"Namun kita harus perlu waspada. Karena hanya jemaat yang tahu siapa yang datang beribadah. Sekiranya ada yang tidak dikenal, bisa ditanya dengan sopan. Dan kalau memang ada yang mencurigakan, bisa koordinasi dengan pihak kepolisian. Jagan main tuduh dan langsung hakim sendiri, serahkan saja kepada pihak kepolisian," tambahnya.
Elmun juga mengatakan, sudah menyampaikan kepada gereja-gereja agar melaporkan kegiatan mereka nanti kepada pihak kepolisian.
Apakah online atau offline di gereja. Jadi harus benar-benar koordinasi agar bisa saling bersinergi terkait kemanan bersama.
"Perayaan paskah tetap diadakan, tapi gereja berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Itu sudah kami sampaikan kepada gereja-gereja. Seperti apa kegiatannya dan kapan pelaksanaanya. Jadi saling koordinasi," pungkasnya.
Kontributor : Tuntun Siallagan
Berita Terkait
-
Meski Masuk Kalender Kamtibmas, Pengamanan Jelang Paskah Tetap Ditingkatkan
-
Usai Diguncang Bom, Gereja Katedral Makassar Bersiap Sambut Paskah
-
Danrem Surakarta Tegaskan TNI Back-up Total Pengamanan Perayaan Paskah
-
Teroris di Mabes Polri Mahasiswa DO, Menembak 6 Kali Sebelum Dilumpuhkan
-
Penampakan Airgun dan Map Kuning Dekat Tubuh Wanita Penyerang Mabes Polri
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'