Catat! Ini Syarat PPDB Online 2021 SMP dan Jalur Khusus

SuaraKaltim.id - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 membuka pendaftaran secara online atau PPDB online. PPDB ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sebelum mendaftar, pastikan sekolah yang dituju telah tergabung dalam SIAP-PPDB online. Berikut syarat PPDB online 2021 yang perlu diketahui untuk calon siswa SMP:

1. Calon siswa maksimal berusia 15 tahun per tanggal 1 Juli. Dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan pihak berwenang serta dilegalisir pihak terkait
2. Memiliki ijazah SD (Sekolah Dasar) atau sederajat atau dokumen resmi lainnya yang menjelaskan bahwa calon siswa menuntaskan kelas 6 SD
3. Menyertakan surat keterangan yang dikeluarkan direktur jenderal bidang pendidikan dasar dan menengah untuk WNI atau WNI yang sekolah di luar negeri
4. Peserta didik berstatus WNA (Warga Negara Asing) wajib mengikuti program matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia, paling singkat 6 bulan dari sekolah bersangkutan.
5. Calon siswa penyandang disabilitas di sekolah akan dikecualikan dari syarat usia dan ijazah atau dokumen lainnya.

Syarat Khusus Jalur PPDB 2021

Baca Juga: Kapan Pendaftaran Sekolah SMP 2021 Dibuka?

1. Pemberlakuan Jalur Zonasi (50 persen) ditujukan bagi peserta didik yang domisilinya di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Kuota yang ditetapkan sudah termasuk penyandang disabilitas.

Domisili calon peserta didik dari alamat Kartu Keluarga diterbitkan selambat-lambatnya 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Pihak sekolah akan memberikan prioritas bagi peserta didik dengan KK atau surat keterangan domisili dari kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

2. Pemberlakuan Jalur Afirmasi (15 persen) ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Pengajuan PPDB jalur afirmasi harus dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik pada program (Kartu Indonesia Pintar dan sejenisnya).

Peserta didik juga bisa menyertakan bukti mengikuti program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah. Bukti keikutsertaan tersebut wajib dilengkapi surat pernyataan dari orangtua atau wali.

Surat berisi kesediaan untuk diproses hukum jika terbukti melakukan pemalsuan data atau dokumen. Apabila ditemukan dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan, akan dilakukan verifikasi dan penindaklanjutan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga: Tambah Kapasitas Server dan Back Up di Singapura, Situs PPDB DKI Masih Bermasalah

3. Pemberlakukan Jalur perpindahan tugas orangtua atau wali (5 persen) dibuktikan dengan surat penugasan. Surat tersebut dapat dikeluarkan instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan tempat bekerja. Kuota jalur perpindahan tugas juga dapat digunakan bagi anak guru.