Begitu juga Abraham dari Gerakan Pemuda Asli Kalimantan. Abraham menegaskan, dirinya mendukung proses percepatan pembangunan IKN.
"Tapi sebagian besar masyarakat kalimantan timur masih bingung kepastiannya. Siapakah yang menjadi Ketua Badan Otorita Ibukota. Masyarakat butuh kepastian," ungkap Abraham.
Dia juga menyoroti infrastruktur masih banyak yang rusak. Jalan pemerintah pusat dan jalan pemerintah daerah banyak yang tumpang tindih. Abraham pun berharap, Presiden bisa memberikan mandat yang jelas dalam mengelola jalan.
Selain persoalan IKN, beberapa isu juga menjadi perhatian para peserta KSP Mendengar. Mulai dari rencana belajar tatap muka bagi anak sekolah, konflik agraria, isu pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.
Oleh karena itu, KSP Mendengar di Balikpapan juga dihadiri Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Usep Setiawan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
-
Sempat Hilang Kontak, Ain Karyawan Kompas TV Meninggal dalam Kecelakaan KRL di Bekasi
-
4 Pemain Anyar di Skuad Timnas Indonesia untuk TC Piala AFF 2026, 2 Statusnya Debutan!
-
Korban Kecelakaan KRL Vs KA Argo Bromo Bertambah, AHY: 15 Jiwa Meninggal dan 88 Orang Luka-Luka
-
'Kakak Saya Belum Bisa Dihubungi', Pilu Keluarga Cari Korban Kecelakaan KRL di Bekasi Lewat Medsos
Terkini
-
Bawa-bawa Nama Prabowo, Rudy Mas'ud Kena Semprot DPD Gerindra Kaltim
-
Anggota Gubernur Rudy Mas'ud Incar Triliunan Pajak Aset Raksasa Tambang
-
Kader Gerindra Sewot, Rudy Mas'ud Senggol Prabowo dan Hashim: Penyesatan Etika Publik
-
Langkah Pemprov Kaltim usai SK Tim Ahli Gubernur Disebut Cacat Hukum
-
Diprotes Keras, Gubernur Kaltim Akhirnya Beli Kursi Pijat Pakai Duit Sendiri