Dia menilai, kebijakkan tersebut tidak adil. Karena asal rumah dekat peluang keterima lebih besar. Untuk zonasi rumahnya SMP Negeri 14, SMP Negeri 5, SMP negeri 18 dan SMP negeri 10.
“Jadi kalau pakai sistem zonasi gak usah sudah ngeles, satu kita dekat saja sekolahan pasti masuk sudah itu,” ujarnya.
Bahkan kata dia, tak ada anak yang tinggal di Kompleks HER II diterima. Karena jika harus sekolah di swasta, biaya yang harus dikeluarkan cukup besar. Sehingga dia menginginkan anaknya di sekolah negeri.
“Bagaimana caranya kalau begitu negara mau cerdas. Yang penting sekarang itu punya duit bisa sekolah dimana-mana. Zonanya HER II itu terlempar semua,” ujarnya.
“Kalau swasta untuk sekolah anak menegah keatas masih bisa. Kalau menegah ke bawah kayak saya, kayak apa? Anak saya bukan cuma satu-dua, anak saya enam orang yang harus diperjuangkan.”
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
CEK FAKTA: Bukan Teguran Megawati, Video Purbaya yang Viral Itu Hasil Editan
-
CEK FAKTA: Waspada! Akun pln-__id Gunakan Nama Presiden Prabowo untuk Menipu Pengguna
-
BK DPRD Kaltim Panggil Anggota Dewan AG, Diduga Langgar Etika di Media Sosial
-
PPU Pacu Akses Air Bersih di Sekitar IKN Lewat Skema Pamsimas Desa
-
Oknum Terduga Pelaku SPK Fiktif di Bontang Ternyata Sudah Dipecat Sejak Mei