Dampak Perpanjangan PPKM Darurat, Pengusaha Balikpapan Stop Usaha

SuaraKaltim.id - Pemerintah pusat resmi memperpanjang penerapan PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021. Diperpanjangnya pembatasan terhadap aktivitas masyarakat ini, tentu berimbas kepada semua sektor. Salah satunya adalah hotel dan restoran.

Menanggapi perpanjangan PPKM Darurat tersebut, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Balikpapan, Sahmal Ruhip mengaku, mendukung kebijakan pemerintah dan akan mengikuti semua ketentuan yang ditetapkan.

"Terkait PPKM Darurat, PHRI Balikpapan mengikuti program pusat ini. Bagaimanapun harus kita dukung. Terlepas dari dampak-dampaknya terhadap hotel dan restoran," ujarnya kepada SuaraKaltim.id, Sabtu (17/7/2021)

Ditambahkannya, perpanjangan PPKM Darurat memang akan berpengaruh terhadap okupansi hotel maupun restoran khususnya di Balikpapan. Meski begitu, apapun yang dicanangkan pemerintah harus diikuti, demi mengatasi pandemi saat ini.

Baca Juga: Penyeberangan ke Kepulauan Seribu Tertutup untuk Wisatawan

"Suka gak suka, pasti ini akan mengurangi okupansi hotel, terutama restoran yang dibatasi hanya take away. Itu minim sekali penghasilan, bahkan banyak yang memilih tutup," ungkapnya.

Sahmal pun berharap, agar pandemi segera berlalu. Mereka memaklumi kalau saat ini pemerintah tengah bekerja keras untuk mengatasi pandemi saat ini. Oleh karena itu PHRI Balikpapan turut serta mendukung kebijakan pemerintah.

"Saat ini kan sudah banyak korban, kita harus mendukung kebijakan ini agar pandemi segera berlalu. Saat ini kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan, karena pandemi ini sudah banyak dampaknya terhadap masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, di tempat terpisah, Ketua Organda Balikpapan, Mubar Yahya mengaku PPKM Darurat ini sudah jelas berdampak terhadap transportasi di Balikpapan khusunya angkot.

"Kalau masalah dampak PPKM Darurat ini khusunya kami, pendapatan tentu berkurang, aktifitas terbatas dan sebagainya, itu sudah jelas. Kemudian masalah PPKM Darurat Diperpanjang, bagi saya pribadi, kalau bisa sampai akhir tahun saja sekalian," pungkasnya.

Baca Juga: Kemenhub Bakal Sanksi Berat PO Bus Langgar PPKM Darurat

Ditambahkannya, tapi dengan konsikuensi memberikan jaminan hidup kepada warga dari anggaran pemerintah.

"Contohnya sekian per rumah tangga. Daripada seminggu, seminggu, seperti ada keraguan. Coba langsung benar-benar dibatasi, bila penting sampai akhir tahun, tapi harus jelas, biaya hidup masyarakat harus ditanggung, berapa per orang. Begitu tanggapan saya," tegasnya.

Kontributor : Tuntun Siallagan