SuaraKaltim.id - Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mendesak pemerintah kota (pemkot) setempat memberikan bantuan kepada warga yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4.
Menurutnya, bantuan dari pemkot sangat penting untuk saat ini karena kondisi perekonomian warga masih jauh dari kata pulih.
“Kami berharap bantuan dari pemerintah cepat turun. Kalau hanya mengharap beras dari Bulog itu bukan bantuan,” katanya seperti dilansir Kaltimtoday.co-jaringan Suara.com.
Dia mengemukakan, meski penyekatan sudah tidak dilakukan di sejumlah ruas jalan kota, namun kewajiban pemkot kepada warganya harus tetap berjalan.
Bahkan dia mengemukakan, bantuan beras bulog sebenarnya program pemerintah pusat yang secara otomatis berjalan.
Sementara yang diharapkan DPRD Bontang, pemkot berinisiatif untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan sosial lainnya yang disalurkan dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Tapi dicari formulasinya seperti apa agar semua sektor dapat melakukan perputaran ekonomi,” katanya.
Meski begitu, dia juga mengapresiasi kebijakan Pemkot Bontang yang menghentikan kebijakan penyekatan.
Dikatakannya, Wali Kota Bontang Basri Rase peka terhadap suara hati masyarakat yang sangat menderita selama Covid-19.
“Semoga dengan diberhentikannya penyekatan di dalam kota, memberikan setidaknya keluasan batin bagi masyarakat Bontang untuk lebih baik,” katanya.
Baca Juga: PPKM Diperpanjang, Wako Pontianak Singgung Pelonggaran Aturan di Tempat Makan
Soal penanganan Covid-19, Andi Faiz mengatakan, hasilnya baru akan terlihat setelah dua pekan diterapkan PPKM Mikro dan PPKM Darurat level 4.
Kalau masih berjalan, maka belum terlihat, dan kasusnya masih naik turun.
“Lihat dua pekan ini, PPKM berhasil di Bontang atau enggak,” katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
Diskon Iuran BPJS untuk Ojol dan Pekerja Informal, Cukup Bayar Separuh
-
Pekerja Peserta BPJS Kini Bisa Cicil Rumah dengan Bunga Lebih Ringan
-
Pemerintah Siapkan Paket Ekonomi 8+4+5 untuk Jaga Daya Tahan Rakyat
-
DPR Desak KPU Klarifikasi Pembatasan Akses Dokumen Capres-Cawapres
-
Prabowo Dorong Negosiasi, Saham Indonesia di Freeport Bisa Lebih dari 10%