Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dari Pemkot Balikpapan akan Melibatkan Kantor Pos

SuaraKaltim.id - Bantuan sosial tunai (BST) yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk warga di Kota Balikpapan dipastikan didistribusikan secara bertahap.

Kepala Cabang PT Pos Indonesai Kota Balikpapan Taufik Dadi Marala mengatakan, pencairan dilakukan untuk dua bulan, yakni Mei dan Juni. Untuk masing-masing bulan dibayarkan Rp 300 ribu perbulan.

Tak hanya itu, untuk pencarian BST kali ini penerima manfaat juga akan mendapat tambahan 10 kilogram.

“Kedua ada bantuan untuk program keluarga harapan (PKH) berupa beras, sementara untuk uang tunainya sudah langsung dibayarkan ke rekening bank masing-masing penerima, sehingga PT pos hanya menyalurkan berasnya,” ujar
Taufik Dadi Marala kepada awak media seperti dilansir Inibalikpapan.com-jaringan Suara.com pada Senin (26/7/2021).

Baca Juga: Bansos BST Rp 600 Ribu Cair Juli 2021, Bagaimana Cara Pencairannya?

Sedangkan untuk BST dari Pemkot Balikpapan yang diperuntukan bagi warga terdampak PPKM akan dimulai penyalurannya pada Rabu (28/7/2021).

Rencananya akan dilakukan secara seremonial dilakukan oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud di Kantor Walikota.

“Target ada 48 ribu KK yang dapat BST yang dari Pemkot ini dengan masing-masing dapat Rp 300 ribu, untuk lama penyalurannya diperkirakan bisa mencapai satu bulan,” akunya.

Masih menurutnya, penerima BST Pemkot Balikpapan rata-rata merupakan komunitas pekerja di sektor UMKM, ojol, dan PKL.

Sehingga untuk penyalurannya akan dikoordinasikan ke OPD masing-masing terkait prosesnya.

Baca Juga: Terdampak PPKM, 133.555 Pedagang akan Mendapatkan Bansos dari Pemprov Jateng

Ada dua pilihan opsi nantinya yang akan dilakukan mekanismenya, yakni penerima akan mendatangi Kantor Pos atau petugas Kantor Pos yang akan mendatangi langsung ke lokasi masing-masing penerima manfaat yang  sebelumnya sudah mendapatkan  surat undangan untuk menerima bantuan.

“Untuk penyaluran ada beberapa opsi kalau dari segi waktukan masih lama satu bulan kan, tapi ada masukan dari OPD, contoh porter bandara supaya tidak menggangu kerjanya kita akan koordinasikan dengan pihak GM Angkasa Pura, kami yang akan datangi mereka sehingga tidak menggangu kerjanya,” akunya.

Begitu pun dengan ojol, pelaku UMKM dan PKL juga akan dilakukan di lokasi tempat mereka biasa berkumpul namun dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Bisa juga diambil di kantor pos kalau warga merasa kejauhan, yang penting mereka dapat undangan untuk mendapat bantuan, dan kita dapat laporan datanya dari OPD masing-masing yang menjadi lokasi pendaftarannya,” katanya.