Stok Vaksin Menipis, Menko PMK: Tidak Boleh Ada Vaksin yang Tertahan di Gudang

SuaraKaltim.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengonfirmasi menipisnya ketersediaan vaksin dan obat antivirus Covid-19 yang tersedia di gudang milik Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.

Kondisi tersebut diakuinya usai meninjau gudang penympanan yang berada di Kelurahan Mekar Sari, Balikpapan Tengah pada Senin (26/7/2021).

"Untuk tahap 1 baru 22 persen dan tahap 2 baru 10 persen. Tadi saya lihat di gudang ada cadangan vaksin yang nanti dilakukan oleh TNI-Polri dan dinas PUPR," katanya seperti dilansir Presisi.co-jaringan Suara.com.

Lantaran itu, Mantan Mendikbud ini kemudian meminta Dinas Kesehatan Balikpapan mengalihkan seluruh dosis vaksin yang tersisa untuk digunakan.

Baca Juga: Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dari Pemkot Balikpapan akan Melibatkan Kantor Pos

"Itu perintah bapak presiden, tidak boleh ada vaksin yang tertahan di gudang dengan alasan untuk cadangan vaksin kedua. Nanti vaksin kedua kita atur lagi," ujarnya.

Dia menegaskan, cadangan vaksin tersebut tidak tersedia banyak dan akan digunakan besok.

"Tapi akan dijadwal. Ada TNI-Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) sesuai perintah presiden supaya lembaga-lembaga tertentu juga mengambil langkah percepatan," jelas Muhadjir.

Tak hanya stok vaksin, dia juga menemukan ketersediaan obat-obatan di Balikpapan juga masih sangat kurang. Namun kondisi itu disebutnya umum terjadi di skala nasional.

"Saya lihat ada obat antivirus tinggal 80 tablet, ada yang 300 tablet. Saya akan koordinasikan ke pusat supaya ada kepastian tentang obat," tegasnya.

Baca Juga: 259 Vaksinator di Balikpapan Belum Terima Upah

Lebih lanjut, dia juga menyebut saat ini kebijakan yang ada untuk menyediakan obat antivirus hanya bagi rumah sakit yang merawat pasien Covid-19 bergejala sedang dan berat.

Sementara untuk pasien Covid-19 yang bergejala ringan disarankan hanya menjalani isolasi mandiri.

"Ternyata yang isolasi mandiri ada yang naik menjadi gejala sedang dan berat, padahal juga butuh obat antivirus," katanya.

Dia juga menyebut ada sebaiknya anggaran APBD ada yang dialokasikan untuk menyediakan obat di setiap puskesmas, namun kenyataannya anggaran tersebut sangat terbatas.

Terkait kondisi itu, dia berjanji bakal membahasnya di tingkat pusat untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kenaikan status kesehatan pasien Covid-19 yang semula OTG menjadi bergejala.

"Maka sebaiknya juga ada obat antivirus yang disediakan di setiap puskesmas," ucapnya.