SuaraKaltim.id - Beredar di aplikasi pesan instant, ajakan dari Ketua Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono, untuk lakukan aksi nasional.
Dalam banner tesebut, nampak 34 logo garda daerah terpampang, termasuk Garda Kaltim.
Aksi itu untuk menuntut potongan komisi driver jadi 10 persen. Dimana tiap aplikasi mematok pemotongan sebesar 20 persen.
Dikonfirmasi melalui aplikasi pesan instant juga, Ketua DPD GARDA Kaltim, Fadel Balher membenarkan.
"Iya benar mbak (soal aksi). Dan soal seleban itu (juga benar)," katanya, Selasa (3/8/2021).
Fadel juga megatakan, para mitra driver ojek online (Ojol) se-Kaltim akan ikut meramaikan aksi tersebut. Untuk di Kaltim, dua daerah seperti Balikpapan dan Samarinda yang akan melakukan aksi.
Namun, aksi tersebut masih tetap menunggu instruksi resmi dari Garda Indonesia.
"Kita akn berkordinasi dgn 5 DPW garda se kaltim untuk turut mendukung aksi di kaltim nnti. Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kukar, dan Berau," bebernya.
Mengenai tanggal, juga masih belum ditentukan. Karena sekali lagi dipertegas Fadel, instruksi tanggal mengikuti Garda Nasional.
Baca Juga: Bantah Dukung Ojol Demo Jokowi, Grab: Logo Kami Dicatut Pihak Tak Bertanggung Jawab!
"Prakiraan kita sekitar 100 orang (mitra driver ojol yang turun aksi), kita batasi krna mengikuti prokes, untuk aturan prokes (tetap) kita jalankn," jelasnya.
Garda Indonesia menilai potongan komisi driver ojol dikurangi menjadi 10 persen selama PPKM Darurat diberlakukan.
Garda Indonesia meminta pemotongan komisi driver Ojol oleh pihak aplikator dikurangi. Mengingat saat ini pendapatan para pengemudi juga menurun selama penerapan PPKM Darurat. Ketua Presidium Nasional Garda Indonesia, Igun Wicaksono, mengatakan selama ini aplikator memotong komisi para driver sebesar 20 persen per pengemudi.
"Harapan kita tidak harus ada jaminan pendapatan dari aplikator, tapi nilai potongan komisi itu dikurangi. Jangan 20 persen, 10 persen aja," katanya.
Selama PPKM Darurat diberlakukan, Igun menyebut pendapatan para pengemudi menurun 20-30 persen. Jika sebelumnya mereka bisa mendapatkan rata-rata Rp 150 per hari, kini hanya Rp 70 ribu saja.
Menurutnya, penurunan pendapatan ini akibat adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Serta banyaknya perusahaan dan instansi pemerintahan yang menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH).
Berita Terkait
Terpopuler
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- 3 Sepatu Puma Tanpa Tali yang Nyaman Buat Jalan, Bergaya hingga Lari
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- 5 HP OPPO Terbaru di Indonesia, dari Midrange Tangguh hingga Flagship Superior
- Buntut Panjang RI Pangkas Ekspor Gas, Bahlil Kini Ketakutan Impor Pertalite Distop Singapura
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
Karhutla 20 Hektare di Samarinda, Api Tinggal 20 Meter dari Asrama Yonzipur
-
Karhutla Kaltim Tembus 9.500 Hektare dalam 3 Bulan, Kabut Asap Masih Mengancam
-
Karhutla Kalimantan: Polri Terjunkan 200 Brimob, 10 Anggota Bareskrim ke Kaltim-Kalteng
-
Sudah Terjadi Sejak 2009, Warga Berau Geram Pemadaman Listrik Kembali Berlanjut
-
Kebakaran Lahan di Tol Samarinda-Balikpapan, Petugas Terkendala Pasokan Air