SuaraKaltim.id - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terpantau telah mengembalikan sembilan unit pesawat milik perusahaan persewaan (lessor), Aercap Ireland Limited (Aercap).
Hal tersebut terpantau dari aplikasi flightradar24. Kesembilan pesawat itu seluruhnya jenis Boeing 737-800 NG. Masing-masing pesawat itu dengan nomor registrasi PK-GNV, PK-GNU, PK-GNS, PK-GNP, PK-GNO, PK-GNK, PK-GNJ, PK-GNH, dan PK-GND.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra pun membenarkan hal tersebut, menurut dia ini merupakan hasil kesepakatan bersama.
"Hasil kesepakatan dengan lessor Aercap," kata Irfan saat dihubungi Suara.com, Jumat (6/8/2021).
Pengembalian pesawat ini dilakukan Garuda di tengah kondisi keuangan perseroan yang sedang kritis.
Tercatat utang perusahaan penerbangan plat merah tersebut sebesar Rp 70 triliun. Tak hanya itu, Garuda juga sedang dihadapi kasus gagal bayar sukuk global senilai 500 juta dolar yang seharusnya jatuh tempo pada 3 Juni 2021 lalu.
Dikutip dari keterbukaan informasi yang disampaikan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Aercap sempat mendaftarkan gugatan pailit ke Garuda Indonesia. Tapi gugatan itu dicabut, sehingga kemudian kedua belah pihak menandatangani kesepakatan Global Side Letter Agreement (Global Site Letter).
Meski mengembalikan sembilan armadanya, Irfan memastikan bahwa tindakan tersebut tidak akan mengganggu operasional penerbangan domestik saat ini. "Aman," singkat Irfan.
Kondisi keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) boleh dibilang diujung tanduk, pasalnya arus kas perusahaan dalam kondisi yang negatif, tak hanya itu jumlah utang yang saat ini jumlahnya mencapai Rp 70 triliun terus membengkak.
Baca Juga: Garuda Indonesia dan Lion Air Batalkan Penerbangan Makassar - Gorontalo
Orang Yang Mesti Disalahkan
Sebelumnya Irfan mengaku menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas kondisi kinerja keuangan Garuda saat ini.
"Kalau anda ingin mencari siapa yang salah, saya tidak menyarankan anda menyalahkan pemerintah, para pemegang saham, komisaris atau siapapun atasan anda. Tapi sayalah yang salah," kata Irfan dalam pemaparan kepada seluruh karyawan Garuda Indonesia, Mei 2021 lalu.
Irfan mengungkapkan sebagai seorang yang ditunjuk dan dibayar oleh negara untuk memimpin dan membawa Garuda terbang tinggi, dirinya adalah orang yang paling bertanggung jawab dengan kondisi Garuda Indonesia saat ini.
Irfan mengatakan hingga saat ini utang maskapai plat merah ini telah mencapai Rp 70 triliun. Utang tersebut terus bertambah Rp 1 triliun setiap bulannya, karena ketidakmampuan perseroan untuk membayar.
Pada bulan Mei kata dia, merupakan bulan dengan kinerja terburuk buat Garuda. Pasalnya Irfan mengatakan pendapatan perseroan diprediksi hanya 56 juta dolar AS, sementara biaya operasional perbulannya mencapai 56 juta dolar AS untuk sewa pesawat, perawatan 20 juta dolar AS hingga bayar pegawai yang mencapai 20 juta dolar AS.
Berita Terkait
Terpopuler
- 43 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Maret 2026: Klaim 10 Ribu Gems dan Kartu Legenda
- 6 HP Terbaik di Bawah Rp1,5 Juta, Performa Awet untuk Jangka Panjang
- 8 Rekomendasi Moisturizer Terbaik untuk Mencerahkan Wajah Jelang Lebaran
- Langkah Progresif NTT: Program Baru Berhasil Hentikan Perdagangan Daging Anjing di Kupang
- Siapa Istri Zendhy Kusuma? Ini Profil Evi Santi Rahayu yang Polisikan Owner Bibi Kelinci
Pilihan
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
-
Patuhi Perintah Trump, Australia Kasih Suaka ke 5 Pemain Timnas Putri Iran
-
Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
-
BREAKING NEWS: Mantan Pj Gubernur Sulsel Tersangka Korupsi Bibit Nanas
-
Trump Cetak Sejarah di AS: Presiden Pertama yang Berperang Tanpa Didukung Warganya
Terkini
-
Anggota DPRD Kaltim Bingung Ditanya Media, Kapasitas Public Speaking Jadi Omongan
-
Jadwal Buka Puasa Samarinda dan Sekitarnya, Senin 9 Maret 2026
-
Kredit Tumbuh dan Likuiditas Kuat, Perbanas Ingatkan Pentingnya Strategi Mitigasi Risiko
-
5 Rekomendasi Mobil Kecil Bekas 50 Jutaan, Gesit dan Irit untuk Mudik
-
Isu Bagi Takjil Kantor Gubernur Dibiayai Perusahaan Tambang, ESDM Kaltim Angkat Bicara