SuaraKaltim.id - Kaltim menjadi salah satu dari lima provinsi yang diberikan rapor merah oleh Presiden RI Joko Widodo dalam hal penanganan pandemi.
Hal tersebut diperkuat dengan PPKM Level 4 di lima daerah di Kaltim yang diperpanjang hingga 23 Agustus 2021 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun melontarkan kritik atas program-program Pemprov Kaltim dalam penanganan pandemi yang dinilai kurang efektif.
"Malu lah sebagai warga Kaltim dapat rapor merah. Programnya tidak jelas, bagaimana mau mengatasi masalah. Sumber masalahnya saja tidak tahu," ungkap Samsun, Senin (9/9/2021) menyadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com.
"Kita baru bisa mengatasi masalah kalau akar masalahnya diketahui. Ini tidak teridentifikasi kata gubernur kurang lebih begitu. Pokoknya meningkat saja (kasus Covid-19)," timpalnya.
Baca Juga: Resmi! Pemerintah Perpanjang PPKM Level 4 di Luar Jawa - Bali hingga 23 Agustus
Menurut Samsun, lonjakan kasus Covid-19 di Kaltim seperti fenomena gunung es. Angka Covid-19 yang berhasil di-tracing barulah angka yang berhasil diidentifikasi saja. Sedangkan kasus Covid-19 yang tidak ter-tracing di masyarakat, malah jauh lebih banyak.
"Menurut saya, ini tidak bisa dibendung. Penyekatan sana-sini juga terkesan tidak serius. Ada tidak (penyekatan) yang serius yang memang benar-benar tidak boleh memasuki suatu kawasan. Tapi tetap pakai jam (durasi)," ujarnya.
Aturan Penyekatan Sudah Terlalu Lama. Masyarakat Butuh Makan Bos!
Masyarakat, disebut Samsun, sudah terlalu lama dibatasi dengan aturan penyekatan. Ia menyebut, warga Kaltim tak bisa selamanya dikekang aturan. Karena mereka perlu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
"Kalau diibaratkan sapi, dicucuk hidungnya sudah tidak akan bergerak. Tapi manusia tidak bisa dikekang begitu, selalu mencari jalan untuk menghindari penyekatan. Jadinya tidak efektif. Kemudian PPKM, masyarakat kita butuh makan, Bos!" singgungnya.
Baca Juga: Cara Warga Bantu Warga di Dusun Sengkan, Bantu Jual Dagangan Tetangga yang Terpapar Covid
Samsun melanjutkan, dalam kondisi ini masyarakat juga tidak bisa disalahkan, di samping petugas kesehatan yang sudah lelah menangani banyaknya pasien. Satu-satunya solusi adalah dengan mempercepat penyebaran vaksinasi untuk menciptakan kekebalan secara komunal.
Berita Terkait
-
10 Tahun Jokowi, Indonesia Menjadi Negara yang Berhasil Menangani Pandemi Covid-19
-
6 Juta Paket Bansos Presiden Diduga Dikorupsi, Negara Rugi Rp 250 Miliar!
-
Rekam Jejak Karier Doni Monardo: Dari Kopassus sampai Panglima Pemberantas Covid-19
-
Terbitkan Perpres 48/2023, Jokowi Resmi Bubarkan Komite Penanganan Covid-19 dan KPC-PEN
-
Menko PMK: Cuti Bersama Idul Adha Jadi Momentum Transisi Pandemi ke Endemi
Tag
Terpopuler
- Dukung Penyidik Tahan Nikita Mirzani, Pakar Justru Heran dengan Dokter Reza Gladys: Kok Bisa...
- Full Ngakak, Bio One Komentari Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT Produksi Film Negara
- Ifan Seventeen Tiba-Tiba Jadi Dirut PFN, Pandji Pragiwaksono Respons dengan Dua Kata Menohok
- 3 Alasan yang Bikin Ustaz Derry Sulaiman Yakin Denny Sumargo, Hotman Paris dan Willie Salim Bakal Mualaf
- Hotman Paris Skakmat Fidaus Oiwobo, Ketahuan Bohong Soal Keturunan Sultan Bima
Pilihan
-
Saham BJBR Anjlok, Aksi Jual Marak Usai Dirut dan Corsec Terjerat Korupsi Dana Iklan Bank BJB
-
Owner Wong Solo Grup Laporkan Pengusaha Asal Bekasi dalam Kasus Penipuan Investasi
-
Sosok Widi Hartoto Corsec Bank BJB Tersangka Kasus Korupsi Iklan, Punya Harta Miliaran Rupiah
-
Kembali Difitnah Soal Kirim Utusan ke PDIP, Jokowi: Diam dan Senyumin Aja
-
Driver Ojol Dapat 'Tunjangan Hari Raya (THR)' 2025, Ini Kriteria dan Syaratnya
Terkini
-
Jadwal Imsak untuk Balikpapan, Samarinda dan Bontang 14 Maret 2025
-
Sidak Satgas Pangan: Minyakita di Balikpapan Kurang Takaran, Melebihi Batas Toleransi
-
Efisiensi Anggaran Prabowo Berdampak: Jumlah Penumpang Bandara APT Pranoto Anjlok
-
Tiga Seksi Tol Akses IKN Ditargetkan Rampung 2027, Ini Rinciannya
-
Jadwal Buka Puasa untuk Balikpapan, Samarinda dan Bontang 13 Maret 2025