SuaraKaltim.id - Peluasan bangunan gedung DPRD Balikpapan gagal dilakukan. Alternatif yang dilakukan pun hanya merenovasi gedung saja.
Ini terjadi karena terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemkot Balikpapan. Untuk melakukan itu dibutuhkan anggaran senilai Rp 17 miliar lebih.
Apalagi saat ini ada dua hal berbeda, yakni Pemkot Balikpapan yang sudah membuat Detail Engineering Design (DED) dengan lokasi awal di kantor Satpol PP. Sementara pihak DPRD mengusulkan perluasan di sekitar gedung yang sudah ada sehingga sulit untuk direalisasikan.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri mengatakan, untuk merealisasikan keinginan DPRD selain harus ada anggaran juga harus ada penghapusan terhadap DED, yang sudah dibuat pemkot beberapa tahun lalu. Syarat penghapusan DED harus mendapatkan persetujuan dari Wali Kota Balikpapan.
Baca Juga: Ini 7 Kejadian Unik dan Bersejarah Saat Presiden Jokowi Berkunjung di Kaltim
“Jadi kendala kita DED. Sebabnya DED sudah ada di kantor Satpol PP dan juga tidak boleh membangun di tempat berbeda, kita tidak bisa menghapus DED. Kalau menghapus DED harus minta persetujuan walikota. Iya jika walikota mau,” katanya, dikutip dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Rabu (25/8/2021).
Politisi Golkar ini menilai, perlu ada perluasan atau pembangunan baru mengingat kondisi saat ini mengakibatkan para anggota dewan yang berkantor harus dalam kondisi serba terbatas karena sempitnya ruangan.
“Sejujurnya kalau dibilang butuh, sangat butuh. Bisa dilihat di ruangan komisi. Kapasitas ruangan sudah tidak cukup. Begitu ada tamu datang 5-10 orang sudah tidak muat. Ini dasar kami sebenarnya meminta perluasan,” ujarnya yang juga Ketua Komisi III DPRD Balikpapan ini.
Karena itu menurut Alwi kegiatan renovasi menjadi langkah terakhir untuk menyikapi keterbatasan kapasitas gedung DPRD Balikpapan. Meski kegiatan ini tidak sama dengan perluasan.
“Kemarin hasil rapat badan anggaran, perluasan kantor DPRD yang rencananya Rp 17,5 miliar itu batal. Hanya nantinya akan dilakukan renovasi saja. Anggarannya Rp 2,5 miliar. Sementara ini saya belum paham renovasinya seperti apa,” tukasnya.
Baca Juga: Setelah Diresmikan Presiden Jokowi, Tol Balsam Gratis Selama Dua Minggu
Berita Terkait
-
Ngakunya Tak Tahu, Bayaran Denny Cagur Promosi Judi Online Bisa 2 Kali Lipat Gaji Anggota Dewan
-
Heboh Isu Istri Cuekin Denny Cagur Gara-Gara Gaji DPR Kecil, Beneran?
-
Diguyur Tunjangan Rumah saat Kaum Pekerja Terlilit Iuran Tapera, Anggota DPR Makin Tak Peka!
-
Koleksi Tanah dan Bangunan Verrell Bramasta: Hartanya Tembus Rp51 M sebelum Jadi Anggota DPR
-
BRI Bagi-Bagi Hadiah di Fin Expo 2024, Simak Syaratnya!
Terpopuler
- Vanessa Nabila Bantah Jadi Simpanan Cagub Ahmad Luthfi, tapi Dipinjami Mobil Mewah, Warganet: Sebodoh Itu Kah Rakyat?
- Reaksi Tajam Lex Wu usai Ivan Sugianto Nangis Minta Maaf Gegara Paksa Siswa SMA Menggonggong
- Kini Rekening Ivan Sugianto Diblokir PPATK, Sahroni: Selain Kelakuan Buruk, Dia juga Cari Uang Diduga Ilegal
- TikToker Intan Srinita Minta Maaf Usai Sebut Roy Suryo Pemilik Fufufafa, Netizen: Tetap Proses Hukum!
- Adu Pendidikan Zeda Salim dan Irish Bella, Siap Gantikan Irish Jadi Istri Ammar Zoni?
Pilihan
-
Kerja Sambil Liburan di Australia Bisa Dapat Gaji Berapa? Yuk, Simak Syarat WHV Terbaru
-
Kekerasan di Pos Hauling Paser, JATAM Desak Pencabutan Izin PT MCM
-
Jelajah Gizi 2024: Telusur Pangan Lokal Hingga Ikan Lemuru Banyuwangi Setara Salmon Cegah Anemia dan Stunting
-
Pembunuhan Tokoh Adat di Paser: LBH Samarinda Sebut Pelanggaran HAM Serius
-
Kenapa Erick Thohir Tunjuk Bos Lion Air jadi Dirut Garuda Indonesia?
Terkini
-
Kekerasan di Pos Hauling Paser, JATAM Desak Pencabutan Izin PT MCM
-
Survei Poltracking: Isran Noor-Hadi Mulyadi Unggul dengan Elektabilitas 52,9%
-
Stadion Aji Imbut Riuh, Kampanye Rudy-Seno Dimeriahkan Ribuan Pendukung
-
Pembunuhan Tokoh Adat di Paser: LBH Samarinda Sebut Pelanggaran HAM Serius
-
Fokus Kawal Suara di Kukar, Tim Isran-Hadi Optimistis Menang