SuaraKaltim.id - Pemetaan literasi digital di masyarakat juga dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pemetaan tersebut dilakukan untuk menangkal potensi radikalisme di masyarakat melalui jaringan digital.
Hal itu disampaikan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar. Ia menuturkan pihaknya sudah melakukan penangkalan konten radikalisme dan terorisme di beberapa platform media sosial (Medsos). Namun, ada 4 platform yang menjadi fokus utama dari BNPT.
"Pertama Telegram, WA, FB, dan TamTam," kata Boy dalam rapat dengan Komisi III DPR, melansir dari Suara.com, Rabu (15/9/2021).
Ia mencatat, perbulan ke-8 tahun ini, ada 399 grup maupun kanal medsos yang dipantau. Di mana, aplikasi Telegram memiliki jumlah tertinggi untuk dipantau. Yakni sebanyak 135 grup kanal.
"Dan proses take down atau katakanlah langkah-langkah hukum kami kerja samakan dengan aparat hukum terkait. Kalau berkaitan dengan platform kami bekerja sama dengan Ditjen Aptika Kemkominfo," katanya.
Ia melanjutkan, beberapa hal yang berkaitan dengan kejahatan siber, BNPT selalu siap untk berkoordinasi dengan Polri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
Terkini
-
BRI Sepakat Tebar Dividen Rp52,1 Triliun, Cek Jadwal Detail dan Pembagiannya
-
Perkuat Ekosistem Digital, BRI Hadirkan Fitur Tebus Gadai di BRImo
-
Polemik Iuran BPJS Memanas, Wali Kota Samarinda Tantang Tim Ahli Gubernur Kaltim
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim