SuaraKaltim.id - Anggota DPRD Kukar, Ma’ruf Marjuni menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) Desa Salo Palai, Kecamatan Muara Badak pada Selasa (21/9/2021).
Hasil Musrenbang tersebut terdapat beberapa program prioritas yang disepakati bersama guna mempercepat pembangunan. Khususnya terkait infrastruktur jalan dan jembatan yang harus segera ditangani Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.
Ma’ruf Marjuni mengatakan, dalam kesepakatan tersebut DPRD Kukar meminta pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur badan jalan penghubung Desa Muara Badak Ulu dan Salo Palai.
“Sebab jalan sepanjang 1,6 kilometer belum di semenisasi,” kata anggota dewan dapil III meliputi Muara Badak-Anggana-Marangkayu ini, dikutip dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Sabtu (25/9/2021)
Baca Juga: Gawat! Aktivitas Tambang Ilegal Diduga Ada di Desa Margahayu, Kukar
Kemudian, meminta perbaikan jembatan penghubung antara Desa Salo Palai-Saliki yang rusak. Karena jalan tersebut merupakan akses masyarakat sekitar, secara tidak langsung menjadi bagian daripada roda perekonomian.
Selain itu, ucap Politisi Fraksi Gerindra itu. Pemkab juga diminta untuk mengatur Peraturan Daerah (Perda) tentang mobil CPO yang melintas. Minimal untuk hasil perkebunan itu ada jalan sendiri agar tidak mengunakan jalan umum.
“Selama ini CPO itu muatannya bisa sampai 12 ton, itu yang berdampak pada jalan dan jembatan rusak,” ungkap Ma’ruf.
Selanjutnya, mereka juga menginginkan sekaligus mewujudkan adanya wisata perikanan dan pertanian. Misalnya, keramba ikan air tawar yang dipadukan dengan pertanian sehingga ikannya berenang di sela-sela padi. Lantaran ingin mengembangkan desa wisata dan dilengkapi pondok-pondok.
“Upaya ini dapat menarik wisatawan berkunjung di Desa Salo Palai,” ujarnya.
Baca Juga: Industri Emas Hitam di Calon Ibu Kota Baru, Lebih Banyak Suka atau Dukanya?
Selama ini ucap Ma’ruf,Desa Salo Palai memiliki produksi unggulan tanaman lada. Oleh karenanya, dia ingin Pemkab dapat mengekspansi pertanian yang dipadukan dengan perikanan. Meski saat ini terkendala lahan, sebab milik Pertamina.
Berita Terkait
-
Komisi V DPR 'Curhat' ke Presiden Prabowo Soal Infrastruktur, Begini Tanggapannya
-
PTPP Beberkan Tiga Manfaat Prasarana Pengendali Banjir DAS Serang Kulon Progo
-
PTPP Ungkap Inovasi Pembangunan Infrastruktur PLTB Tolo
-
Hampir Rampung, PTPP Beberkan Inovasi Pembangunan Terowongan di Samarinda
-
Rusia dan Ukraina Sepakat Damai di Laut Hitam dan Lindungi Infrastruktur Energi
Tag
Terpopuler
- Advokat Hotma Sitompul Meninggal Dunia di RSCM
- Hotma Sitompul Wafat, Pengakuan Bams eks Samsons soal Skandal Ayah Sambung dan Mantan Istri Disorot
- 10 HP Midrange Terkencang Versi AnTuTu Maret 2025: Xiaomi Nomor 1, Dimensity Unggul
- 6 Rekomendasi Parfum Indomaret Wangi Mewah Harga Murah
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
Pilihan
-
Jadwal Dan Rute Lengkap Bus Trans Metro Dewata di Bali Mulai Besok 20 April 2025
-
Polemik Tolak Rencana Kremasi Murdaya Poo di Borobudur
-
8 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Memori 256 GB Terbaik April 2025
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaik April 2025
-
Hasil BRI Liga 1: Comeback Sempurna, Persib Bandung Diambang Juara
Terkini
-
Dampak IKN, Babulu Diusulkan Punya Rumah Sakit Sendiri
-
Cuma Janji, Gaji Tak Dibayar, Karyawan RSHD Samarinda Mengadu ke Disnaker
-
650 Warga Kaltim Terdampak Dugaan BBM Tercemar, Pemprov Turun Tangan
-
Link DANA Kaget Aktif 17 April 2025: Siap-Siap Dapat Saldo Gratis
-
Maruarar Panggil AHY dan Basuki, Bahas Nasib Tower Hunian IKN