SuaraKaltim.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta harus bisa mengambil sikap untuk menyelamatkan 58 pegawai KPK yang resmi di pecat, Kamis (30/9/2021). Hal itu disampaikan oleh mantan Ketua KPK Saut Situmorang.
Menurutnya, jika Presiden Jokowi tidak mengambil sikap, hal itu akan menjadi catatan buruk dalam pemerintahan presiden ke tujuh tersebut.
"Sebelum dia (Jokowi) selesai dari jabatannya, kalau dia mau landing dengan baik, dia harus selesaikan persoalan KPK, karena dia yang memulai," tegasnya dikutip dari Suara.com, Kamis (30/9/2021).
Ia mengatakan, sikap Jokowi untuk menyelamatkan 58 orang itu, secara tak langsung akan ikut menyelamatkan misi pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Kalau Indonesia mau maju, kalau Indonesia mau benar, kalau Jokowi yang bertanggung jawab, karena dia yang memulai," tegasnya.
Ia mengaku masih menantikan langkah tegas dari Jokowi untuk menyelamatkan para pegawai yang dipecat.
"Enggak hari ini, besok mungkin, minggu depan. Yang penting Jokowi harus mengambil kebijakan. Enggak mesti hari ini atau besok, bisa jadi pertengahan November atau kapanpun," ujarnya.
Terhitung, mulai hari ini, Kamis (30/9/2021) Novel Baswedan bersama 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK, telah resmi dipecat. Kekinian mereka bukan lagi bagian dari lembaga antikorupsi.
Baca Juga: G30S/TWK Operasi 'Membunuh' KPK (Part I)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'