Lingkaran Pejabat Baru Pemerintah Bontang, Rombak Posisi 12 Eksekutif

SuaraKaltim.id - Gerbong mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Bontang mulai bergerak. Rotasi jabatan perdana Wali Kota Bontang Basri Rase dan Najirah dimulai dengan merombak posisi 12 pejabat eselon II setingkat kepala dinas. 

Lingkaran baru pejabat ini diklaim dari hasil uji kelayakan yang digelar Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Bontang belum lama ini. 

Dua pimpinan yang sebelumnya mengisi  bidang keuangan daerah bergeser. Mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sigit Alfian dan Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Amiluddin berpindah. 

Sigit mengisi posisi barunya sebagai Staf Ahli bidang Pemerintahan dan Hukum. Ia bakal berkantor di Sekretariat Daerah, bersebelahan dengan ruang kerja Walikota. 

Baca Juga: Hengky Kurniawan Suka Lamarin Anak Orang, Sonya Fatmala Bereaksi Ketus

Sementara Amiluddin, dipercaya memimpin Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan).

"Saya menerima (posisi) baru ini. Ini adalah pilihan terbaik dari Wali Kota," kata alumnus IAIN Alauddin Makassar ini, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Kamis (28/10/2021). 

Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga berganti. Sebelumnya, Akhmad Suharto memimpin Kadiskdibud, kini ia dipercaya menjadi Kepala Dinas Perhubungan. Suharto sebelumnya pernah mengisi posisi Kadishub. Sedangkan, mantan Kepala Dishub, Kamilan dilantik menjadi Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

Saat ini, posisi Kadisdikbud baru diisi Bambang Cipto Mulyo. Posisi Bambang sebelumnya, sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sekarang diduduki Ahmad Aznem. Aznem bergeser dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan. Kursi yang ditinggalkan Aznem saat ini lowong. 

Dari mutasi pejabat ini, sejumlah dinas yang sebelumnya kosong mulai diisi, seperti Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Hampir dua tahun diisi oleh pejabat sementara, kini Mantan Kepala Diskop-UMKM dan Perdagangan, Asdar Ibrahim dipercaya mengisi jabatan definitif di dinas ini. 

Baca Juga: 21 Pejabat Aceh Telah Diperiksa KPK

Di sisi lain, dua organisasi perangkat daerah yang kinerjanya disorot dewan yaitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan masih lowong.