SuaraKaltim.id - Komisi III DPRD Bontang bakal berkunjung ke Direktorat Lalu Lintas Angkatan Laut, Kemenhub untuk meminta penjelasan terkait izin kapal cepat. Pasalnya, surat permohonan yang telah dilayangkan beberapa waktu lalu belum dijawab hingga kini.
Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina mengungkapkan, hal tersebut dilakukan untuk mendorong percepatan izin operasi kapal cepat Bontang-Palu-Mamuju. Selain DPRD, pertemuan juga akan dihadiri pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Balikpapan, serta Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang.
“Akan terus kami dorong agar izin segera terbit. Mudah-mudahan ada sinyal baik saat kunjungan kami nanti," tuturnya melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Jumat (19/11/2021).
Layanan kapal cepat ini diharapkan segera terwujud. Karena banyak masyarakat mengeluhkan layanan kapal penumpang yang kurang maksimal. Khususnya kapal penumpang Bontang-Palu. Selain karena waktu tempuh, juga terkait minimnya jadwal keberangkatan.
"Menurut warga yang menggunakan kapal itu memang lambat. Selain itu, terkadang hanya satu hingga dua kali dalam sebulan. Karena itu kami harap pemerintah punya perhatian untuk hal ini," jelasnya.
Sebagai informasi, layanan kapal cepat Bontang - Mamuju nantinya hanya menempuh waktu 8 jam perjalanan. Sementara Bontang - Palu sekitar 5 jam perjalanan, dengan estimasi harga tiket sekira Rp 400 hingga 500 ribu per orang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Perkuat Ekosistem Digital, BRI Hadirkan Fitur Tebus Gadai di BRImo
-
Polemik Iuran BPJS Memanas, Wali Kota Samarinda Tantang Tim Ahli Gubernur Kaltim
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi