SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan akan mendukung pembatasan yang akan dilakukan Pemerintah Pusat saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk mencegah gelombang ketiga pandemi Covid-19.
Pemerintah Pusat sebelumnya sudah menyatakan, akan menerapkan PPKM level 3 di seluruh Indonesia saat libur Nataru. Termasuk melarang ASN, pegawai BUMN, TNI dan Polri untuk mengambil cuti.
“Ya baik saja itu kan instruksi dari Pemerintah Pusat, jadi dari awal kita ikuti bagaimana kebijakkan Pemerintah Pusat yang disampaikan kepada semua daerah. Kita ikuti, karena kita semua taat azas dan taat aturan,” ujar Wali Kota Rahmad Mas’ud di sela-sela vaksinasi yang digelar Kadin Balikpapan, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Minggu (21/11/2021)
Ia mengatakan, kebijakkan Pemerintah Pusat tersebut, karena berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya. Ketika terjadi gelombang kedua pandemi Covid-19 justru berawal pada libur Nataru.
“Lonjakkan kasus Covid-19 ini terjadi di akhir tahun dan memang kenyataanya karena pengalaman tahun kemarin, sehingga dilakukan pembatasan-pembatasan termasuk orang untuk berpergian, merayakan berkumpul dengan keramaian, karena kita menghindari,” jelasnya.
Sehingga katanya, dari pengalaman tersebut, Pemerintah Pusat tak ingin kembali terulang. Ia juga mengatakan pengalaman tersebut akan diantisipasi.
"Lebih baik mengantisipasi dari pada mengobati,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kebijakkan PPM Level 3 seperrti sebelum-sebelumnya di antaranya pelaku perjalanan wajib tes PCR , pelaksanaan kegiatan ibadah yang juga dibatasi. Termasuk penyekatan jalan-jalan.
Namun lanjutnya, nantinya kebijakkan-kebijakkan Pemerintah Pusat akan disampaikan ke Pemerintah daerah. Lebih lanjut, selama pandemi Covid-19 sudah banyak anggaran yang digelontorkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sehingga menjadi pelajaran bagi Pemerintah Pusat untuk tidak terjadi gelombang ketiga.
Baca Juga: PPKM Level 3 Diberlakukan saat Libur Natal dan Tahun Baru, dr Reisa Ungkap Alasannya
“Sudah cukuplah kita ini dua tahun, khususnya pemerintah pusat (harus memfokuskan) anggaran yang begitu besar digelontorkan untuk melindungi warga kita. Kemudian Pemerintah Kota Balikpapan begitu banyak APBD kita (teralihkan ke Covid-19). Artinya kalau kita tidak konsisten dengan prkes kita, sia-sia perjuangan kita, banyak tenaga kesehatan tumbang, warga yang meninggal, pelaku usaha dan pengusaha terdampak, dan ini yang harus kita hadapi,” tandasnya mengakhiri.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
AYIMUN Samarinda Chapter 2025 Siapkan Generasi Muda Jadi Calon Pemimpin Global
-
Kaltim Jamin Stok Pangan Aman, Harga Terpantau Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru
-
Persagi Siap Tugaskan Ahli Gizi untuk MBG di Seluruh Pelosok Indonesia
-
Alat Kebencanaan Disiagakan untuk Hadapi Cuaca Ekstrem di Kaltim
-
Warga Kaltim Diminta Waspada Potensi Bencana Hidrometeorologi