Scroll untuk membaca artikel
Denada S Putri
Kamis, 25 November 2021 | 22:37 WIB
Koordinator FH Pokja 30, Buyung Marajo (kanan) saat melangsungkan diskusi bersama awak media. [kaltimtoday.co]

“Ada juga setiap kebijakan yang tidak melibatkan warga terdampak. Mereka membuat aturan dan kebijakan itu tapi tidak melihat dampaknya untuk warga. Akhirnya tidak ada dibuka ruang publik dan diskusi untuk berdiskusi. Transparansi kebijakan itu perlu,” tandasnya.

Load More