Tegas, Pemkab Kutim Larang ASN-nya Keluar Daerah Selama 10 Hari

SuaraKaltim.id - Demi mengantisipasi adanya penularan Covid-19 selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melarang seluruh pegawai untuk ke luar daerah.

Pelarangan ini tercantum dalam surat edaran (SE) Bupati Kutim Nomor: 060/2519/ORG.II, tentang pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah atau cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D).

“PNS dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah atau mudik selama periode Nataru,” Ujar Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman saat dikonfirmasi, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Jumat (24/12/2021).

Larangan tersebut berlaku selama periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, yakni sejak 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. Jika diakumulasikan menjadi 10 hari.

Baca Juga: Satgas COVID-19: Libur Nataru Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Namun terdapat pengecualian bagi pegawai untuk bepergian bagi yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang lokasinya di dalam satu wilayah aglomerasi. Serta akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor.

“Tapi untuk pegawai yang mendapatkan tugas dalam rangka tugas kedinasan dibolehkan sesuai dengan syarat yang sudah diberlakukan,” paparnya.

Orang nomor satu di Kutim itu menyebutkan, pegawai yang akan melakukan tugas kedinasan ke luar daerah wajib mengantongi surat tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (esselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

Selain meniadakan cuti bersama, pemerintah juga melarang ASN mengambil cuti selama libur nasional.

“ASN tidak diberikan izin cuti kalau tidak ada yang mendesak apalagi di tanggal-tanggal selama periode Nataru,” sebutnya.

Baca Juga: 530 Kendaraan Menuju Puncak Bogor Diputar Balik Saat Malam Natal

Kendati demikian, ada keringanan bagi pegawai yang ingin cuti dengan alasan melahirkan, sakit dan dikarenakan alasan penting.

“Pemberian cuti dilakukan dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,” tutupnya.