Desain Istana Negara di Kaltim Sudah Ada, Pembangunan Tunggu Instruksi 'Pakde'

SuaraKaltim.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basoeki Hadimoeljono baru-baru ini mengunjungi Ibu Kota Negara (IKN) baru di Benua Etam. Dalam kunjungannya tersebut, ia mengatakan, pembangunan Istana Negara di IKN baru masih menunggu Instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dirinya juga mengakui, desain Istana Negara sudah rampung. Namun, sekali lagi ia menegaskan instruksi pembangunan masih menunggu Pakde, panggilan akrab orang nomor satu Indonesia tersebut.

"Untuk desain Istana Negara, memang sudah ada. Namun, untuk pelaksanaannya, kami masih menunggu instruksi dari Bapak Presiden Jokowi," ujar Basoeki saat meninjau lokasi pembangunan calon IKN baru di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), melansir dari ANTARA, Senin (10/1/2022).  

Ia juga meninjau kawasan titik nol calon IKN baru. Tujuannya untuk memastikan perencanaan ke depannya. Termasuk pembangunan Istana Negara.

Dalam kunjungan ke titik nol calon IKN baru tersebut, dirinya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tampak pula Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud mendampingi dua menteri tersebut. Dua menteri itu juga mengunjungi kawasan calon pembangunan pusat perkantoran dan calon jalan menuju pusat perkantoran.

Rombongan Menteri PUPR dan Menteri Keuangan juga melakukan peninjauan di lokasi pembangunan Bendungan Semoi, Sepaku. Kemudian acara seremoni di Jembatan Pulau Balang, jembatan pendekat ke Sepaku dari Balikapapan.

Selain pembangunan di wilayah IKN, Basoeki mengatakan, pembangunan di sekitarnya juga akan menjadi perhatian. Ia menuturkan, fokus pembangunan pemerintah bukan hanya di wilayah IKN. Melainkan pula, di daerah sekitarnya. Sehingga, daerah penyangga juga bisa mendapat manfaat dari kehadiran IKN baru.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memberikan tanggapan. Ia menuturkan, pihaknya ingin melihat langsung kondisi lapangan, guna menentukan tahapan dan rencana pembangunan IKN yang akan disesuaikan dengan UU IKN yang sekarang masih dalam pembahasan.

"Tentu saja kami akan menentukan tahapan pembangunan IKN yang sesuai dengan undang-undang yang tentunya juga berdasarkan pada kemampuan keuangan negara," tandasnya.

Baca Juga: Pengungsi Gunung Semeru: Tahun Berganti, Menanti Relokasi