SuaraKaltim.id - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di mana hal itu melibatkan Bupati di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud (AGM) dapat perhatian khusus dari Wali Kota Bontang, Basri Rase.
Ia menegaskan, seluruh kepala OPD dan jajarannya tidak boleh ada yang menerima suap, gratifikasi dalam bentuk apapun dari pihak ketiga. Ia meminta seluruh program kerja, proyek, dan pembangunan sesuai aturan yang berlaku.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengaku selama memimpin Bontang dirinya tak pernah mengintervensi kinerja anak buahnya di kegiatan pemerintah.
Ia berani untuk garansi dirinya tidak pernah minta memuluskan kelompok atau kontraktor tertentu untuk mengerjakan proyek.
"Saya menggaransi diri saya. Tidak pernah mengintervensi OPD dalam bekerja," tuturnya, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Selasa (18/1/2022).
Katanya pula, ia mempercayakan seluruh proses tender proyek ke sistem yang ada. Semua sistem itu juga pastinya di awasi oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) bahkan KPK.
"Jangan ambil fee dari siapapun. Bekerjalah sesuai dengan aturan yang berlaku," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
APBD Samarinda Terancam Berkurang Rp209 M, Andi Harun Soroti Kebijakan Gubernur Kaltim
-
Polda Kaltim Bongkar Sindikat Perdagangan Manusia, Anak-anak Jadi Korban
-
Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen