SuaraKaltim.id - Pernyataan Edy Mulyadi yang mengemukakan Kalimantan sebagai daerah tempat jin buang anak membuat sejumlah elemen masyarakat di pulau tersebut berang. Pernyataan tersebut pun menyulut aksi protes yang dilakukan masyarakat di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) pada Senin (24/1/2022).
Salah satu elemen yang menggelar aksi, Koalisi Pemuda Kaltim menyampaikan protes terhadap pernyataan Edy Mulyadi yang beredar di media sosial karena dinilai melecehkan masyarakat Kaltim.
"Kita tergerak karena ujaran kebencian yang dia lontarkan telah menginjak-injak harkat dan martabat keluarga Kaltim khususnya Samarinda," ujar Koordinator Lapangan Fuad Assegaf di Samarinda seperti dikutip Antara.
Meski Edy Mulyadi telah meminta maaf di channel youtube pribadinya, Fuad Assegaf menyatakan prosedur penegakan hukum harus tetap berjalan untuk mempertanggungjawabkan perkataan yang menyulut polemik tersebut.
Baca Juga: Rekam Jejak Azam Khan, Pria Disamping Edy Mulyadi yang Nyeletuk 'Hanya Monyet'
"Semoga kedepannya tidak ada lagi muncul kasus seperti ini, kemudian untuk masyarakat Kaltim, Kalimantan dan Indonesia agar menjaga persatuan dan kesatuan," harapnya.
Sementara itu, Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim Rina Zainun mengaku terhina oleh pernyataan Edy Mulyadi.
"Dia sangat menghina warga kami. Saya tidak pernah bertemu kuntilanak atau genderuwo di Kaltim, dari saya lahir sampai usia saya 45 tahun," katanya.
Rina menegaskan kalau memang dia merasa ada jin yang buang anak di sini tunjukkan siapa jinnya supaya tidak ada fitnah. Tidak ada di sini anak jin.
Menurutnya penghinaan yang dilakukan Edy Mulyadi dan ia harus memberikan klarifikasi atas apa yang diucapkannya yaitu tentang anak jin, monyet dan bagaimana kalau orang membangun di Kalimantan yang membeli hanya kuntilanak dan genderuwo.
"Walaupun sudah memberikan pernyataan maaf tetap beliau harus dihukum. Harus dituntut secara hukum, itu yang kami inginkan. Tangkap Edy Mulyadi. Tidak ada kata damai untuk Edy, mohon maaf," tutupnya.
Sementara aksi protes yang digelar secara terbuka itu diikuti sejumlah elemen masyarakat terdiri dari mahasiswa, Ormas kebudayaan, paguyuban hingga masyarakat umum.
Adapun rute aksi berada di tiga titik, yakni Kantor DPRD Provinsi Kaltim, Kantor Gubernur Kaltim untuk mendapatkan dukungan moril, kemudian ke Polres Samarinda untuk membuat laporan yang ditembuskan ke Bareskrim. (Antara)
Berita Terkait
-
Kembangkan Fasilitas Virtual Reality, BUMN Ini Hemat Miliaran Rupiah
-
Geledah Sejumlah Rumah Terkait Korupsi IUP di Kaltim, KPK Bongkar 4 Brankas
-
Kompak Korupsi, Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan Anaknya Diperiksa KPK Hari Ini
-
Dukung Pengembangan Pendidikan dan Startup, Pupuk Kaltim Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke ITS Surabaya
-
Dukung Pendidikan Vokasi, Pupuk Kaltim Terima Penghargaan Kemenperin
Tag
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
- Pandji Pragiwaksono Ngakak Denny Sumargo Sebut 'Siri na Pace': Bayangin...
- Beda Penampilan Aurel Hermansyah dan Aaliyah Massaid di Ultah Ashanty, Mama Nur Bak Gadis Turki
- Jadi Anggota DPRD, Segini Harta Kekayaan Nisya Ahmad yang Tak Ada Seperempatnya dari Raffi Ahmad
Pilihan
-
Freeport Suplai Emas ke Antam, Erick Thohir Sebut Negara Hemat Rp200 Triliun
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaik November 2024
-
Neta Hentikan Produksi Mobil Listrik Akibat Penjualan Anjlok
-
Saldo Pelaku UMKM dari QRIS Nggak Bisa Cair, Begini Respon Menteri UMKM
-
Tiket Kereta Api untuk Libur Nataru Mulai Bisa Dipesan Hari Ini
Terkini
-
Unik dan Sehat! Sporturism Kaltim Tawarkan Pengalaman Olahraga Sambil Petik Buah
-
Hadi Mulyadi: Pemprov Kaltim Terus Wujudkan Akses Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas
-
Ekonomi Kaltim Tumbuh Stabil 5,52 Persen YoY, Sektor Listrik dan Gas Melonjak 18,74 Persen
-
Izin Kampanye di GOR Kadrie Oening Dihambat, Tim Isran-Hadi Protes Keras
-
Aroma Ketidakadilan di Debat Pilkada Kaltim? Tim Hukum Isran-Hadi Desak Transparansi KPUD