Bertangan Besi, Direktur Eksekutif KPN Adib Miftahul Sebut Ahok Layak Pimpin Otorita IKN di Nusantara

SuaraKaltim.id - Penetapan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kaltim sudah sah dilakukan sejak Undang-undang (UU) IKN disahkan beberapa waktu lalu. Penamaan daerah yang tingkatnya naik setara dengan provinsi itu pun juga baru, yakni Nusantara.

Timbul pertanyaan siapakah orang yang dirasa pantas untuk memimpin Nusantara. Dikabarkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai pemimpin daerah baru tersebut.

Pendapat senada pun diberikan Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul. Ia memberikan tanggapan terkait sosok yang berpotensi menjadi kepala otorita IKN baru. Menurutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memang memiliki potensi paling besar di antara calon-calon yang beredar di publik.

"Saya kira nama-nama yang beredar merupakan figur yang sukses ketika menjadi kepala daerah. Tetapi, menurut saya, sosok Ahok paling leading," ujarnya melansir dari wartaekonomi.co.id--Jaringan Suara.com, Selasa (25/1/2022).

Baca Juga: Soal Calon Kepala Otorita IKN, Pengamat: Ahok Paling Cocok

Baginya, sosok yang kelak menjadi kepala otorita IKN harus memiliki sikap tegas, visioner, berintegritas, dan mampu mengorganisir lembaga IKN. Ahok, menurutnya memiliki hal-hal tersebut.

"Karena, fungsi utamanya adalah menjadi support system bagi reformasi pembangunan yang ada di Indonesia. Terlebih lagi dia kadang-kadang menggunakan tangan besinya. Oleh karena itu, menurut saya, dia lebih cocok dari pada yang lain-lain," ucapnya.

Namun demikian, Presiden Jokowi sempat membeberkan kriteria yang ia inginkan untuk menjadi kepala otoritaria IKN. Ciri-ciri tersebut yang juga menjadi pembahasan lain di ruang publik.

“Kalau saya inginnya, sih, orang yang punya latar belakang arsitek dan pernah memimpin daerah. Tapi itu kan keinginan saya,” tandas orang nomor satu di Indonesia itu.

Baca Juga: Danny Pomanto Masuk Kriteria Jokowi untuk Calon Kepala IKN, Begini Sosoknya di Dunia Arsitek dan Politik