DPRD Berang, Proyek Perluasan Kilang Minyak Pertamina di Balikpapan Sebabkan Jalan dan Gedung Sekitar Rusak

SuaraKaltim.id - DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pertamina maupun sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dampak perluasan kilang minyak atau proyek RDMP.

“Hari ini kita melakukan RDP tindaklanjut dari kawasan sekitar SMA Patra Dharma persoalan dampak dari pada proyek RDMP,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Iwan Wahyudi, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Senin (31/1/2022).

Ia mengungkapkan, akibat adanya proyek tersebut, jalan dan gedung  di sekitar wilayah itu rusak. Kemudian, parkiran kendaraan terlihat semrawut dan banyak pedagang kaki lima (PKL) yang tidak tertata.

“Banyak di daerah itu dilintasi mereka yang mau ke masjid, ke gereja, tidak sedikit yang jatuh, untungnya tidak sampai yang berakibat fatal tapi kan ini sangat berbahaya,” ucapnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ke Balikpapan, TPS di Pasar Sepinggan Auto Bersih Total: Wqwqwqwq

Sementara sejak 2020 lalu, Pertamina sudah menyatakan, komitmennya untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun nyatanya, hingga dua tahun belum ada tindakan apapun yang dilakukan.

“Kami juga bingung bahwa kesepakatan awal sudah terjadi pada 2020 bahwa pihak Pertamina akan memberikan perbaikkan, atensi pada kawasan tersebut. Tapi sampai hari ini 2022 hampir menjelang dua tahun responnya tidak ada. Hari ini kami mendengar kembali respon dari pihak Pertamina untuk segera melakukan perbaikkan,” kata politisi PPP itu.

Para wakil rakyat itu pun mendesak agar Pertamina segera mengambil tindakkan. Mereka bahkan menyebutkan, hal itu sudah masuk dalam proses pelelangan. Kemudian sudah ada rencana untuk melakukan aksi perbaikan, hal itulah yang lagi-lagi dikatakan ditunggu oleh mereka.

“Gak perlu sampai sekian lama memberikan respon. Kita sangat prihatin, kita tunggu respon konkrit dari Pertamina. Jangan sampai terjadi kejadian-kejadian lagi,” harapnya.

Dinas terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perhubungan (Disub) diminta untuk mengawal komitmen Pertamina. Sehingga bisa segera terealisasi.

Baca Juga: Soroti Nama Ahok yang Digadang jadi Kepala IKN, Pengamat Singgung Pekerjaan di Pertamina

“Kami menunggu aksi itu satu minggu kemudian, disaksikan DLH, kami minta Dinas PU, Dishub untuk mengontrol memberikan pengawasan terhadap pembangunan ini. Bahkan dia meminta, jika memang melanggar proyek tersebut dihentikan sementara. “Kalau ada yang salah segera ditindak, kalau harus ditindak dihentikan, dihentikan dulu,” tandasnya.