Kepala Bappeda Kaltim Muhammad Aswin Diduga Sindir Pembangunan Nusantara: IKN Gemerlap Wilayah Sekitarnya Gelap

SuaraKaltim.id - Intensitas kunjungan Presiden Joko Widodo beserta wakil dan para menterinya di Ibu Kota Negara (IKN) baru yang ada di Kaltim memang meningkat. Hal itu bahkan diakui oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Muhammad Aswin.

Untuk diketahui sebelumnya, ia sempat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang tentang IKN di Kota Balikpapan pada Kamis 3 Februari 2022 lalu. Ia menjelaskan, rakor yang digelar oleh Kementerian PPN/Bappenas ini berlangsung sampai Jumat 4 Februari 2022 di Hotel Golden Tulip.

Katanya, pertemuan yang dihadiri perwakilan kementerian/lembaga dan unsur pemerintah daerah di wilayah IKN, merupakan tindak lanjut atas disahkannya UU IKN oleh DPR RI.

"Belum jadi IKN saja sudah menguntungkan daerah. Jadi, secara ekonomi sangat menguntungkan," sambutnya, melansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Minggu (6/2/2022).

Baca Juga: Sebut Bakal jadi Presiden di 2024, Rizal Ramli Bicara soal IKN: Kita Batalin Proyek Ngada-Ngada Ini

Ia menyebut, Kaltim mampu menyetor devisa besar. Yakni dengan nilai Rp 300-500 triliun kepada negara. Jika pembangunan IKN yang diestimasi mencapai Rp 466 triliun tersebut dikalkulasikan, hanya senilai 1 tahun devisa Kaltim ke pemerintah pusat. 

"Jangan nanti, IKN gemerlap, wilayah sekitarnya seperti Balikpapan, Tenggarong, PPU gelap gulita," singgungnya. 

Pemerintah melalui peraturan presiden terkait Badan Otorita IKN juga disebutnya harus benar-benar memperhatikan rencana pembangunan dan nasib masyarakat yang berada di sekitar wilayah IKN. 

"Kita tidak bisa diam, makanya harus diusulkan," sebutnya. 

Ia berpendapat, kebijakan Badan Otorita IKN yang akan diatur melalui perpres juga menjadi rentan saat presiden berganti posisi. Maka dari itu, struktur tepat menurut Aswin, tidak menjadi hak prerogatif presiden, melainkan diatur oleh Undang-Undang. 

Baca Juga: Proyek Ibu Kota Negara Nusantara Dibongkar, Pengamat Sebut Jokowi dan Ahok

"Mencontoh New York, Canbbera yang aturannya bisa diadopsi dalam UU. Kalau tidak bisa (diadopsi) bisa dibahas lagi.