SuaraKaltim.id - Beberapa waktu lalu Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko mengomentari Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) Nusantara uamg digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, pemerintah akan tetap menjalankan niatnya soal pembangunan IKN.
Hal itu merespon sejumlah pihak yang merasa keberatan dengan pemindahan IKN di Bumi Mulawarman. Hingga akhirnya UU IKN di Nusantara digugat ke MK.
Pernyataan Moeldoko itu juga diperkuat dengan perkataannya soal pembangunan IKN yang demi kepentingan masa depan generasi selanjutnya.
“Janganlah kita egois tidak memikirkan masa depan anak-anak kita,” ucap Moeldoko, melansir dari WartaEkonomi.co.id--Jaringan Suara.com, Minggu (6/2/2022).
“Kalau saya egois, saya akan memikirkan ini kita sudah dalam kondisi comfort zone semuanya sudah ada di Jakarta. Ngapain mau pindah? Itu saya seorang yang egois,” kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Demokrat Yan Harahap menyebut jika pernyataan Moeldoko seolah merasa dirinya yang paling benar. Ia pun menyinggung soal pembegalan partai Demokrat oleh Moeldoko beberapa waktu lalu.
“Macam betul aja omongan si begal ini,” ucapnya melansir dari sumber yang sama di hari yang sama.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'