SuaraKaltim.id - Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) disebut semata-mata bukan karena ingin memindahkan Istana atau gedung-gedung kementerian. Namun, kebijakan bersejarah ini diambil karena salah satunya, agar Jawa dan luar Jawa, sama-sama sejahtera.
Untuk diketahui, pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada 18 Januari lalu. Pengesahan UU IKN ini, menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memindahkan IKN baru ke Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar), di Bumi Mulawarman.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan membeberkan memastikan, pemerintah tengah merancang proses pembangunan IKN di Kaltim. Ia kemudian bicara alasan utama pemerintah memindahkan IKN ke Kaltim. Ia menyebut, pemerintah ingin mengubah stigma bahwa Indonesia hanya pulau Jawa.
“Indonesia ini negara yang luas, yang melimpah dengan ekosistem yang luar biasa,” terangnya, melansir dari WartaEkonomi.co.id--Jaringan Suara.com, Minggu (6/2/2022).
Alasan lain kenapa IKN ini harus pindah, katanya, ini terkait dengan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Menurutnya, selama ini, Jawa lebih sejahtera, makmur dan maju. Sementara di luar Jawa, berbeda lagi.
“Bapak Presiden ingin tidak ada kesenjangan antara pulau Jawa dan lainnya,” jelasnya.
Dukungan Perpindahan IKN Mengalir Deras
Dukungan akan pembangunan IKN di Kaltim disuarakan masyarakat dari berbagai lapisan. Misalnya, hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (PASAK), Surpani. Ia merupakan penulis tesis mengenai peranan Partai Politik (Parpol) dalam rangka mendukung perpindahan IKN.
“Pemindahan IKN ini sudah melalui kajian mendalam,” katanya.
Baca Juga: Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun di Sumbar Masih Rendah, BIN Sumbar Gempur 10 Daerah
Kemudian, ia membeberkan alasan mengapa Provinsi Kaltim dipilih sebagai IKN. Ia menyebut lantaran letak geografis dari Pulau Seribu Sungai tersebut.
Letak Kaltim tidak berada di lempengan gempa, sehingga jarang terjadi bencana. Kaltim berada di tengah Indonesia bagian barat dan timur, dan berada di jalur khatulistiwa.
“Berdasarkan kajian geografis, Kaltim tidak ada sesaran untuk terjadi gempa. Kaltim juga masih luas untuk dikembangkan menjadi ibu kota modern dan profesional,” urainya.
Dukungan serupa disampaikan Presiden BEM Universitas Mulawarman, Abdul Muhammad Rachim. Namun, ia memberikan catatan kritis dan konstruktif.
“Pembangunan IKN harus dilakukan secara transparan dan ada partisipasi publik, mulai dari proses pembangunan serta hal-hal yang terkait tentang aspek lingkungan hidup,” pintanya mengakhiri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! Akhir Pahit Mees Hilgers di FC Twente
- Satu Kata Misteri dari Pengacara Pratama Arhan Usai Sidang Cerai dengan Azizah Salsha
- Uya Kuya Klarifikasi Video Joget 'Dikira Rp3 Juta per Hari itu Gede'
- 15 Titik Demo di Makassar Hari Ini: Tuntut Ganti Presiden, Korupsi CSR BI, Hingga Lingkungan
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 24 Agustus: Raih Skin SG2 dan Diamond di Akhir Pekan
Pilihan
-
Here We Go! FC Utrecht Lepas Miliano Jonathans ke Timnas Indonesia
-
Danantara Pecat Immanuel Ebenezer dari Komisaris Pupuk Indonesia Usai Terjaring OTT KPK!
-
Emil Audero Debut Sensasional, Kini Siap Duel Lawan Jay Idzes di Akhir Pekan
-
Starting XI Terbaik Liga Inggris Pekan Kedua: Minus Pemain Manchester United
-
Terungkap! Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans Awalnya Beda Proyeksi di Timnas Indonesia
Terkini
-
Belajar Coding Sejak SD, PPU Persiapkan Generasi Muda Hadapi Era IKN
-
Gratispol Kaltim Terkendala Selisih Kuota, Wagub Seno: Bukan Pemprov yang Kurangi
-
Balikpapan Kejar Target Bebas Banjir, 64 Titik Genangan Diklaim Sudah Ditangani
-
IKN Era Prabowo: Pembangunan 'Bergeser', Rp 48,8 Triliun di Tangan Basuki
-
Kasus Suap IUP Seret Awang Faroek dan Putrinya, Akademisi: Ada Pelanggaran Terhadap Peraturan