SuaraKaltim.id - Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) disebut semata-mata bukan karena ingin memindahkan Istana atau gedung-gedung kementerian. Namun, kebijakan bersejarah ini diambil karena salah satunya, agar Jawa dan luar Jawa, sama-sama sejahtera.
Untuk diketahui, pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada 18 Januari lalu. Pengesahan UU IKN ini, menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memindahkan IKN baru ke Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar), di Bumi Mulawarman.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan membeberkan memastikan, pemerintah tengah merancang proses pembangunan IKN di Kaltim. Ia kemudian bicara alasan utama pemerintah memindahkan IKN ke Kaltim. Ia menyebut, pemerintah ingin mengubah stigma bahwa Indonesia hanya pulau Jawa.
“Indonesia ini negara yang luas, yang melimpah dengan ekosistem yang luar biasa,” terangnya, melansir dari WartaEkonomi.co.id--Jaringan Suara.com, Minggu (6/2/2022).
Alasan lain kenapa IKN ini harus pindah, katanya, ini terkait dengan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Menurutnya, selama ini, Jawa lebih sejahtera, makmur dan maju. Sementara di luar Jawa, berbeda lagi.
“Bapak Presiden ingin tidak ada kesenjangan antara pulau Jawa dan lainnya,” jelasnya.
Dukungan Perpindahan IKN Mengalir Deras
Dukungan akan pembangunan IKN di Kaltim disuarakan masyarakat dari berbagai lapisan. Misalnya, hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (PASAK), Surpani. Ia merupakan penulis tesis mengenai peranan Partai Politik (Parpol) dalam rangka mendukung perpindahan IKN.
“Pemindahan IKN ini sudah melalui kajian mendalam,” katanya.
Baca Juga: Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun di Sumbar Masih Rendah, BIN Sumbar Gempur 10 Daerah
Kemudian, ia membeberkan alasan mengapa Provinsi Kaltim dipilih sebagai IKN. Ia menyebut lantaran letak geografis dari Pulau Seribu Sungai tersebut.
Letak Kaltim tidak berada di lempengan gempa, sehingga jarang terjadi bencana. Kaltim berada di tengah Indonesia bagian barat dan timur, dan berada di jalur khatulistiwa.
“Berdasarkan kajian geografis, Kaltim tidak ada sesaran untuk terjadi gempa. Kaltim juga masih luas untuk dikembangkan menjadi ibu kota modern dan profesional,” urainya.
Dukungan serupa disampaikan Presiden BEM Universitas Mulawarman, Abdul Muhammad Rachim. Namun, ia memberikan catatan kritis dan konstruktif.
“Pembangunan IKN harus dilakukan secara transparan dan ada partisipasi publik, mulai dari proses pembangunan serta hal-hal yang terkait tentang aspek lingkungan hidup,” pintanya mengakhiri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- HP yang Awet Merek Apa? Ini 6 Rekomendasi Terbaik dengan Performa Kencang
Pilihan
-
Iran Bantah Klaim AS dan Israel: Ali Khamenei Masih Hidup!
-
Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
-
Iran Klaim 200 Tentara Musuh Tewas, Ali Khamenei Masih Hidup
-
Israel Klaim Ali Khamenei Tewas, Menlu Iran: Ayatollah Masih Hidup
-
Jenderal Iran: Trump Harus Tahu, Hari Ini Kami Baru Tembakkan Rudal Stok Lama
Terkini
-
KPK Ingatkan Gubernur Kaltim soal Mobil Dinas Senilai Rp8,5 Miliar
-
Jadwal Buka Puasa Samarinda dan Sekitarnya, Hari Ini Sabtu 28 Februari 2026
-
Mobil Dinas Suami Rp8,5 Miliar, Gaya 'Noni Belanda' Sarifah Suraidah Jadi Omongan
-
Polemik Mobil Dinas Rp8,5 Miliar, Unggahan Istri Gubernur Kaltim Singgung Kedengkian
-
Sindiran Menohok Warnai Polemik Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Gubernur Rudy Mas'ud