SuaraKaltim.id - Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) disebut semata-mata bukan karena ingin memindahkan Istana atau gedung-gedung kementerian. Namun, kebijakan bersejarah ini diambil karena salah satunya, agar Jawa dan luar Jawa, sama-sama sejahtera.
Untuk diketahui, pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada 18 Januari lalu. Pengesahan UU IKN ini, menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memindahkan IKN baru ke Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar), di Bumi Mulawarman.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan membeberkan memastikan, pemerintah tengah merancang proses pembangunan IKN di Kaltim. Ia kemudian bicara alasan utama pemerintah memindahkan IKN ke Kaltim. Ia menyebut, pemerintah ingin mengubah stigma bahwa Indonesia hanya pulau Jawa.
“Indonesia ini negara yang luas, yang melimpah dengan ekosistem yang luar biasa,” terangnya, melansir dari WartaEkonomi.co.id--Jaringan Suara.com, Minggu (6/2/2022).
Alasan lain kenapa IKN ini harus pindah, katanya, ini terkait dengan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Menurutnya, selama ini, Jawa lebih sejahtera, makmur dan maju. Sementara di luar Jawa, berbeda lagi.
“Bapak Presiden ingin tidak ada kesenjangan antara pulau Jawa dan lainnya,” jelasnya.
Dukungan Perpindahan IKN Mengalir Deras
Dukungan akan pembangunan IKN di Kaltim disuarakan masyarakat dari berbagai lapisan. Misalnya, hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (PASAK), Surpani. Ia merupakan penulis tesis mengenai peranan Partai Politik (Parpol) dalam rangka mendukung perpindahan IKN.
“Pemindahan IKN ini sudah melalui kajian mendalam,” katanya.
Baca Juga: Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun di Sumbar Masih Rendah, BIN Sumbar Gempur 10 Daerah
Kemudian, ia membeberkan alasan mengapa Provinsi Kaltim dipilih sebagai IKN. Ia menyebut lantaran letak geografis dari Pulau Seribu Sungai tersebut.
Letak Kaltim tidak berada di lempengan gempa, sehingga jarang terjadi bencana. Kaltim berada di tengah Indonesia bagian barat dan timur, dan berada di jalur khatulistiwa.
“Berdasarkan kajian geografis, Kaltim tidak ada sesaran untuk terjadi gempa. Kaltim juga masih luas untuk dikembangkan menjadi ibu kota modern dan profesional,” urainya.
Dukungan serupa disampaikan Presiden BEM Universitas Mulawarman, Abdul Muhammad Rachim. Namun, ia memberikan catatan kritis dan konstruktif.
“Pembangunan IKN harus dilakukan secara transparan dan ada partisipasi publik, mulai dari proses pembangunan serta hal-hal yang terkait tentang aspek lingkungan hidup,” pintanya mengakhiri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- Skandal Biksu Thailand Viral: Dana Kuil Rp46 M Raib, Emas 16 Kg Disita hingga Rekaman Tak Senonoh
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Berapa Harga Oven Mini? Cek 9 Rekomendasi Merek Berkualitas dan Kisarannya
- 8 Cara Mudah Membersihkan Panci Gosong dan Berkerak agar Kembali Kinclong
Pilihan
-
Bencana Alam Tak Bisa Dihitung dengan Kalkulator
-
Cucu Diduga Bunuh Nenek di Palembang, Pelarian Pelaku Hanya Bertahan 50 Menit
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
Terkini
-
33,8 Juta Debitur Dilayani, BRI Perkuat Peran dalam Holding UMi
-
BKSDA Kaltim Selidiki Kemunculan Orang Utan di Jalan Raya Bengalon Kutim
-
Karhutla 400 Hektare di Kaltim Didominasi Lahan Mineral, BNPB: Sawit Belum Masif
-
Kisah Tati Purwanti, Mantan PMI yang Sukses Bawa Cita Rasa Bubur Cirebon ke Taipei
-
Hadirkan BRImo Taiwan, BRI Raih Penghargaan Inovasi di IDX Channel 2026