Covid-19 di Kaltim Mengkhawatirkan, Wagub Hadi Mulyadi Sebut Kebijakan PPKM Wewenang Pusat

SuaraKaltim.id - Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Wagub Kaltim) Hadi Mulyadi menegaskan, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) adalah kewenangan pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya mengirimkan laporan dan pusat yang akan menentukan.

"Walaupun Kaltim belum masuk PPKM Level 3, kita berusaha semaksimal mungkin menerapkan protokol kesehatan (prokes) agar virus ini tidak berkembang," katanya, melansir dari ANTARA, Kamis (10/2/2022).

Ia menambahkan, bila dilihat pergerakan kasus harian Covid-19 peningkatannya sekitar 300 kasus per hari di Benua Etam. Tentu baginya, hal itu menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan intensitas perhatian cukup tinggi.

Namun ia meminta, masyarakat tidak terlampau panik. Sepanjang tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dimana pun beraktivitas.

"Kasus kematian tidak setinggi seperti kasus Delta. Masyarakat hendaknya tetap tenang, tetap prokes, dan rajin berolahraga," imbuhnya.

Pemprov Kaltim sendiri sudah menerapkan pola 50 persen WFH (kerja di rumah) dan 50 persen WFO (kerja di kantor).  Sementara untuk pembatasan keberangkatan melalui semua jalur transportasi, termasuk penerbangan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Tak hanya itu, ia juga memberikan pesan kepada masyarakat Bumi Mulawarman. Pesan itu terkait mengingatkan masyarakat agar senantiasa mengonsumsi makanan yang BSA.

"Tahu kan BSA? Bergizi Seimbang dan Aman, nah itu perlu," tandasnya.

Menurutnya, rutin mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan aman, maka imunitas tubuh akan meningkat. Sehingga tubuh akan lebih kuat saat berhadapan dengan virus.

Baca Juga: Catat! Ini Enam Aturan Penting Surabaya PPKM Level 2, Patuhi Demi Menekan Laju Penularan Covid-19

"Poin paling penting lagi, hati dan pikiran kita harus enjoy," tutupnya.