SuaraKaltim.id - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Balikpapan mengklarifikasi pemberitaan yang menyebutkan tempat RM, tersangka kasus pencabulan, adalah Rumah Tahfidz Qur'an (RTQ). Ia menegaskan bahwa tempat itu adalah yayasan.
Yayasan tersebut berada di Keluharan Gunung Samarinda. Lokasi itu diduga merupakan tempat RM melakukan aksi bejadnya. RM sendiri adalah seorang pengajar pendidikkan agama.
Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah, Kantor Kemenag Kota Balikpapan Suharto Baijuri mengatakan, yayasan itu hanya mengantongi akte notaris, tanpa mengantongi izin dari opersional dari Kemenag,
“Sebenarya itu bukan RTQ, itu adalah Yayasan di Balikpapan Utara. Yayasan yang mengajarkan tentang pendidikkan keagamaan. Timbul di media-media RTQ, RTQ nya dimana saya datangi kesana tidak ada tulisan RTQ yang ada yayasan. Jadi kalau yayasan buka RTQ,” ujarnya, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Senin (14/02/2022)
“Itu ada izin notarisnya, tapi dari Kemenag tidak ada. Dia tidak ada mengantongi izin untuk RTQ atau pendidikkan keagamaan yang ada di wilayah Balikpapan Utara,” imbuhnya.
Ia juga mengimbau RT, lurah maupun kecamatan untuk sama-sama mengawasi aktivitas keagamaan di lingkungannya masing-masing. Khususnya menyangkut pendidikkan. Karena harus mengantongi izin oeprasional.
“Menurut kami hal-hal begini tidak perlu terjadi. Makanya perlu pengawasan bersama pihak RT, lurah setempat, Camat, cari tahu di RT itu ada apa kumpul-kumpul keagamaan, ada gak izinnya,” katanya.
Ia menjelaskan, setiap bulan selalu melakukan kunjungan ke sejumlah lembaga pendidikan keagamaan. Seperti pondok pesantren, RTQ dan lainnya.
Hal itu dilakukan sebagai bentuk pengawasan. Tujuannya, jika ada persoalan kemudian diselesaikan bersama.
“Kami selalu melakukan kunjungan itu per bulan, kami selalu berpindah-pindah kunjungan. Kan semua kepala-kepala keagamaan kita panggil, terutama pondok-pondok kita undang, ada masalah kita pecahkan bersama, “ ucapnya.
Ia juga mengimbau, khususnya kepada orangtua jika ingin memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan keagamaan. Tujuannya, untuk mencari tahu dulu ke Kemenag. Apakah lembaga pendidikkan tersebut telah berizin atau tidak.
“Mudah-mudahan kedepan tidak ada lagi. Kami imbau kepada masyarakat memasukkan anak ke pesantrena atau RTQ paling tidak masyarakat memahami pondok itu. Apakah pondok yang akan dimasuki oleh anaknya, apakah sudah mengantongi izin, apakah sudah masuk dalam statistik Kemenag, sehingga terkontrol. Masyarakat juga bisa bertanya ke Kemenag, pondok pesantren, RTQ atau lainnya yang mana yang berizin sehingga dapat nyaman, bahwa akan aman di dalamnya,” tandasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Banyak UMKM Mundur dari Rans Carnival Jogja, Warganet Pasang Badan Bantu Larisin
- Tak Ingin Sakiti Hati Warga Jogja, OM Wawes Pilih Batal Manggung di RANS Carnival
- 5 Sunscreen untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- Tolak Andrea Bocelli, GPCI Bakal Gelar Konser Besar Galang Dana Palestina
- Konser Andrea Bocelli di Borobudur Tetap Digelar, KIBBM Siapkan Tablig Akbar Penolakan
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Eksepsi Budiono Tanbun Ditolak, Pakar Unmul Justru Soroti Daluwarsa Kasus Tambang JMB
-
Ahli BPKP Ungkap Metode Potential Loss, Kuasa Hukum JMB Soroti Kepastian Audit
-
Polda Tetapkan 33 Tersangka Karhutla Kaltim, Dua di Antaranya Korporasi
-
Haunted Garden Hadir di IKN, Ada Dinner Halloween hingga Atraksi Fire Juggling
-
37 Orang Diamankan Terkait Pencurian Kabel Telkom di Samarinda, 4 Ditetapkan Tersangka