Smart Forest City Konsep IKN Nusantara, Jokowi: Yang Senang Jalan Kaki Silahkan Pindah ke Ibu Kota Baru

SuaraKaltim.id - Keasrian Bumi Mulawarman disebut bakal terjaga, walaupun bakal ada pemindahan mega proyek baru di wilayah tersebut. Mega proyek itu tak lain ialah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Jaminan dari Gubernur Isran Noor, serta dipertegas langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun terlontarkan. Mereka menyebut, hutan lindung di Benua Etam tak akan tersentuh meski ada IKN Nusantara.

Bahkan, Jokowi mengungkapkan, 70 persen haparan IKN Nusantara merupakan area hijau. Hal itu lantaran pemerintah mengusung kawasan hijau. Ia bahkan berkelakar, bagi pengguna kendaraan dengan BBM fosil, tak perlu pindah ke IKN Nusantara.

Alasannya, karena IKN Nusantara bakal dibangun untuk menjalankan kehidupan baru. Ia menyebut pula, 80 persen mobilitas penduduknya bakal didukung oleh transportasi publik. Bukan kendaraan pribadi.

Baca Juga: Jokowi Bocorkan Sosok Kepala Otorita IKN: Bukan Orang Parpol, Bakal Segera Dilantik

Maka, IKN Nusantara akan cocok bagi penduduk yang memang lebih suka berjalan kaki ataupun menggunakan sepeda dalam bermobilitas.

"Yang senang jalan kaki silahkan pindah ke ibu kota baru, yang senang bersepeda yang ingin sehat juga pindah lah ke ibukota baru. Kalau yang senang naik mobil, apalagi kalau mobilnya pakai BBM fosil jangan pindah ke ibukota baru," katanya, Selasa (22/2/2022).

Ia menuturkan, jika konsep besar dari IKN Nusantara ialah smart forest city. Maksudnya, nanti kawasan IKN Nusantara didominasi oleh hutan dan lingkungan hijau.

"Semuanya dikelola dengan teknologi modern baik transportasi, baik sistem pengairan, baik sistem kelistrikan, baik infrastruktur komunikasi, baik pelayanan publik," ujarnya.

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara.

Baca Juga: IKN Dibangun Berkonsep Kota Hutan Pintar, Jokowi Minta yang Pakai BBM Fosil Tak Ikut Pindah ke Sana

Untuk kawasan inti yang melingkupi istana kepresidenan serta gedung-gedung kementerian itu didukung dari APBN. Sementara sisanya berasal dari anggaran lain termasuk dana dari investor.

"Untuk kawasan inti yang disitu ada istana dan gedung-gedung kementerian memang itu semuanya dari APBN. Perkiraan kita adalah 20 persen dari total anggaran yang dibutuhkan," tandasnya.