Jokowi Jadi Kemah di Titik Nol IKN Nusantara Pada Pertengahan Maret, 24.000 Liter Air Bersih Disiapkan

SuaraKaltim.id - Sebanyak 24.000 liter air bersih per hari dipersiapkan di lokasi bakal berkemah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Perkemahan itu bakal dilakukan di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang ada di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).

Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Danum Taka Abdul Rasyid mengatakan, pihaknya bakal menyiapkan enam unit truk tangki, dengan kapasitas 4.000 liter. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan air bersih rombongan Presiden Jokowi.

"Enam mobil tangki yang disiapkan masing-masing berkapasitas 4.000 liter, berarti ada 24.000 liter air bersih yang disiapkan per hari," ujarnya, melansir dari ANTARA, Jumat (4/3/2022).

"Dengan perhitungan 150 meter kubik air bersih disiapkan dalam enam unit mobil tangki di lokasi berkemah Presiden dan rombongan," tambahnya.

Dari enam unit truk tangki yang disiapkan Perumda Air Minum Danum Taka tersebut, lima unit di antaranya berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Selain menyiapkan air bersih di lokasi berkemah Presiden Jokowi, Perumda Air Minum Danum Taka menyiagakan 10 petugas.

Berdasarkan informasi, jika tidak mengalami perubahan Presiden Jokowi dan rombongan dijadwalkan berkemah di lokasi IKN Nusantara pada pertengahan Maret 2022. Perumda Air Minum Danum Taka telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Pemerintah Kecamatan Sepaku terkait persiapan kegiatan kemah Presiden.

Abdul Rasyid menyatakan pihaknya akan memenuhi kebutuhan air bersih Presiden Jokowi selama berkemah di lokasi IKN Indonesia yang baru di Kecamatan Sepaku tersebut. Sejumlah fasilitas dan sarana prasarana lainnya di lokasi bakal berkemah Presiden Jokowi sudah dipersiapkan di titik nol IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku.

"Kami siap untuk memenuhi kebutuhan air bersih Presiden beserta rombongan selama berkemah di titik nol IKN Nusantara," tandasnya.

Baca Juga: Kementerian PANRB 'Memaksa' ASN Harus Siap Pindah ke IKN Nusantara, Tjahjo Kumolo: Hukumnya adalah Wajib