Kemah di Titik Nol IKN, Jokowi Disebut Cuek dan Masa Bodoh dengan Warga Lokal Sepaku, Ini 4 Faktanya

SuaraKaltim.id - Perkemahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ternyata punya sisi gelap. Orang nomor satu di Bumi Pertiwi itu disebut cuek dan masa bodoh dengan warga lokal, Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).

Fakta itu disampaikan Yati Dahlia, masyarakat adat Suku Balik yang ada di PPU. Dia merasa kecewa dengan perilaku Presiden Jokowi yang diduga tak ramah dengan warga lokal. Berikut, beberapa fakta soal kabar tersebut:

1. Jokowi tak dengarkan aspirasi warga lokal

Yati Dahlia menyebutkan, aspirasi warga lokal tak didengarkan oleh Presiden Jokowi. Mantan Wali Kota Solo itu justru memilih berkemah tanpa memberikan informasi apapun kepada warga lokal.

Baca Juga: Unggah Foto Suasana Kemah di Titik Nol IKN Nusantara, Instagram Jokowi Banjir Doa dari Warganet

Dia merasa kecewa dengan hal tersebut. Padahal, dikabarkan kalau Presiden Jokowi dan rombongan kemah sembari melakukan peninjauan langsung di lokasi Titik Nol IKN Nusantara.

"Kami sedikit kecewa walaupun bapak presiden kemarin datang, tapi terkesan cuek atau masa bodoh, mungkin kami lebih merasa kecewa seperti itu. Karena teriakan kami selama ini tidak didengarkan, kami seperti dianggap tidak ada di sini, justru tidak ada koordinasi seperti kepala adat atau tokoh yang ada di sini kami tidak diberitahu," ujarnya dalam konferensi pers "Camping Oligarki di IKN : Gimmick Elit Saat Rakyat Menjerit" secara virtual, Selasa (15/3/2022) kemarin.

2. Jokowi disebut cuek, warga lokal tak peduli soal camping

Yati Dahlia menuturkan masyarakat tak peduli dengan kegiatan camping yang dilakukan Presiden Jokowi. Dia mengaku ada alasan kuat kenapa warga lokal tak peduli. Katanya, kegiatan itu sama sekali tak memberikan keuntungan apapun kepada warga lokal.

"Jadi kalau masalah camping kemarin kami tidak sebenarnya tidak membutuhkan hal itu dan buat apa seperti itu, tidak ada yang merasa diuntungkan untuk hal itu (berkemah)," ucapnya.

Baca Juga: Penyatuan Air dan Tanah di IKN, Walhi: Bentuk Praktik Perampasan Tanah dan Air oleh Pengurus Negara

3. Lahan warga lokal diduga diserobot untuk pembangunan IKN