SuaraKaltim.id - Bupati Nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud (AGM) disebut menjadi korban politik dari Partai Demokrat atas kasus korupsi yang menetapkan dirinya sebagai tersangka. Pernyataan itu disampaikan oleh kakak kandung dari AGM, Yuliana Mas'ud ketika berlunjung menemui sang adik di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK di Gedung Merah Putih.
Pernyataannya itu bahkan viral di media sosial (Medsos) Instagram. Salah satu akun informasi lokal @penajamterkini_net mengunggah sebuah artikel dengan judul "Keluarga Klaim Bupati PPU Abdul Gafur Korban Politik Partai Demokrat".
Berdasarkan keterangan tulis yang diberikan admin akun tersebut, Yuliana Mas'ud mengklaim adiknya itu tak pernah bermasalah apapun di lingkungan pemerintah.
Bahkan sekali lagi ia menegaskan bahwa adiknya itu hanyalah korban partai politik yang membuatnya duduk dan menjabat sebagai orang nomor satu di Benuo Taka.
"Pasti dia [Abdul Gafur] sudah [jadi] korban partai politik menurut kami. Kalau untuk masalah pemerintahan, beliau tidak ada masalah," ujarnya, dikutip dari penjelasan tertulis admin akun tersebut.
Berulang-ulang nama Partai Demokrat ditegaskan Yuliana sebagai pihak paling bebrtanggung jawab soal kasus AGM.
"Partainya Demokrat," jawabnya menegaskan kembali soal pihak yang paling bertanggung jawab soal proses hukum adiknya.
Dari keterangan admin, menurut Yuliana masalah yang menyeret AGM dilatarbelakangi soal kegiatan musyawarah daerah (Musda) di Benua Etam. AGM sendiri merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan.
Untuk diketahui dirinya mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim, berduel dengan Irwan Fecho. Namun sebelum duel itu selesai, ia ditangkap KPK atas kasus dugaan suap.
Baca Juga: Tok! AHY Tetapkan Emil Dardak Ketua Partai Demokrat Jatim
"Dia [Abdul Gafur] berada di gedung ini karena masalah musda Demokrat kemarin, sementara dari pemerintahan tidak ada masalah beliau itu," kata kakak dari AGM itu, juga dikutip dari keterangan tulis @penajamterkini_net.
Lantas, Yuliana ingin meminta KPK untuk memberikan keadilan bagi sang adik. Khususnya soal proses hukum yang masih di tahap penyidikan.
Dia memohon kepada pimpinan KPK, lalu meminta agar sang adik bisa memberikan kesaksian yang sangat jelas terkait kasus yang dijalani adik dari Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud tersebut.
"Kami mohon sekali agar pimpinan KPK memberikan keadilan seadil-adilnya buat adik kami, karena kami keluarga besar juga sangat mendukung pak Gafur untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya mengenai kasus yang dia jalani saat ini," ucapnya.
Masih dari keterangan tertulis akun informasi tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra juga memberikan tanggapan.
Ia menegaskan, Partai Demokrat tak terlibat dalam kasus dugaan suap yang dilakukan AGM. Ia menyebut pula kasus itu masih diproses oleh KPK.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Praktis dan Nyaman Buat Jalan hingga Lari
- 9 Tinted Sunscreen untuk Samarkan Noda dan Ratakan Warna Kulit
- 7 Rekomendasi HP Murah Kuat Main MLBB Smooth 60 FPS: Chipset Helio G99 dan Snapdragon 685
- 4 Shio Paling Beruntung 8 November 2026: Macan hingga Babi Panen Hoki dan Rezeki
Pilihan
-
Panda Nababan, Politikus Senior PDI Perjuangan Meninggal Dunia di Rumahnya
-
Dua Eks Kapolri Diisukan Ditangkap, Polri Buka Fakta 4 Tersangka Kasus Penyadapan Prabowo
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa PUSPOM? Panglima TNI: Itu Hoaks
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
Terkini
-
Samarinda Kian Terkoneksi, Indosat Bawa Pengalaman 5G ke Kota Penyangga IKN
-
Pegawai Pemprov Kaltim Joget saat Demo Minta Maaf: Kebetulan Ada Suara Musik
-
Tragedi Heli Water Bombing Jatuh di Sungai Barito, 2 Awak Selamat dan Satu Tewas
-
Aksi Mahasiswa di Kantor PLN Samarinda Ricuh, Polisi Kerahkan Water Cannon
-
Viral, Staf Pemprov Kaltim Joget saat Demo Mahasiswa Bakal Diperiksa Inspektorat