SuaraKaltim.id - Peraturan Wali Kota (Perwali) atas perubahan Perwali Nomor 15/2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5/2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir memasuki tahap finalisasi.
Sebelum diketuk palu, Wali Kota Andi Harun berencana melakukan satu kali pertemuan lagi dengan para stakeholder yang dijadwalkan pekan depan.
"Minggu depan akan kita finalisasi," ucapnya, melansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Kamis (21/4/2022).
Ia menjelaskan, pembahasan revisi Perwali soal parkir ini menyangkut nama dan judul. Lalu, hingga ke ranah retribusi parkir non tunai.
"Ada juga bicara teknis, misalnya soal mesin Tiping. Itu kan ada yang mode sekarang dipakai bank pembangunan daerah (BPD), ada juga yang lebih bagus dari pada itu," paparnya.
Selain itu, dijelaskan juga soal pembahasan Perwali yang menyorot parkir di tempat-tempat hiburan malam. Pihaknya, akan melakukan survei dan perhitungan.
"Akan kita rapatkan dengan pemilik THM, mereka yang kemungkinan untuk mengelola parkir. Karena tidak mungkin juru parkir (jukir) kita bekerja sampai larut malam," imbuhnya.
Untuk diketahui, bahwa teranyar Pemkot Samarinda bakal menerapkan parkir non tunai di 100 titik wilayah di Samarinda. Meliputi parkir tepi jalan umum, serta parkir otonom seperti mal dan hotel-hotel. Namun, kesiapannya belum 100 persen. Mesin tiping yang saat ini tersedia baru berjumlah 32 unit.
Ia memaparkan, sistem parkir non tunai akan dilakukan bertahap. Mulai dari pengadaan mesin tiping, penerapan sistem Quick Response Code Indonesian (QRIS), hingga pelayanan parkir berupa lampu dan Closed Circuit Television (CCTV) di lokasi parkir. Ia menegaskan, parkir non tunai akan diterapkan di seluruh Kota Samarinda.
Baca Juga: Periksa Ketua DPC Partai Demokrat Samarinda, KPK Telusuri Aliran Uang Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud
"Kita menuju ke arah Samarinda 100 persen parkir non tunai," ucap Andi Harun.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu menjelaskan, sistem parkir non tunai dapat diberlakukan setelah revisi Perwali soal parkir ini rampung.
"Beberapa hal yang masih harus disesuaikan terkait penerapan parkir semua titik itu harus non tunai, mungkin akan dikasih tenggat waktu 6 bulan, kemudian pemkot juga harus bertanggung jawab membayar gaji juru parkir sesuai dengan UMK," tandasnya dikonfirmasi terpisah.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Negara Tetangga RI Mulai Alami Krisis BBM
-
Danantara Tunjuk Teman Seangkatan Menko AHY di SMA Taruna Nusantara jadi Bos PT Pos
-
Kronologi Kecelakaan Bus vs Minibus di Pekanbaru, Tewaskan Bocah Perempuan
-
Diduga Kurang Berhati-hati, Minibus Nyemplung di Bundaran HI Usai Tabrak Pembatas Jalan
-
Usai Lebaran, Para Bos Anak Usaha Astra Kompak Mundur
Terkini
-
BRILink Rieche Endah Jadi Bukti Komitmen BRI untuk Dorong Inklusi Keuangan
-
Mutilasi Wanita dengan Mandau, Suami Siri dan Temannya Dibekuk di Samarinda
-
Remittance Migrant BRI Naik 27,7%, 1,2 Juta Agen Siap Layani
-
Disorot Prabowo, Pemprov Kaltim Jelaskan soal Mobil Dinas Gubernur
-
Prabowo Sorot Mobil Dinas Kepala Daerah Rp 8 M, Pengamat: Peringatan Keras untuk Diet Anggaran