SuaraKaltim.id - Peraturan Wali Kota (Perwali) atas perubahan Perwali Nomor 15/2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5/2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir memasuki tahap finalisasi.
Sebelum diketuk palu, Wali Kota Andi Harun berencana melakukan satu kali pertemuan lagi dengan para stakeholder yang dijadwalkan pekan depan.
"Minggu depan akan kita finalisasi," ucapnya, melansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Kamis (21/4/2022).
Ia menjelaskan, pembahasan revisi Perwali soal parkir ini menyangkut nama dan judul. Lalu, hingga ke ranah retribusi parkir non tunai.
"Ada juga bicara teknis, misalnya soal mesin Tiping. Itu kan ada yang mode sekarang dipakai bank pembangunan daerah (BPD), ada juga yang lebih bagus dari pada itu," paparnya.
Selain itu, dijelaskan juga soal pembahasan Perwali yang menyorot parkir di tempat-tempat hiburan malam. Pihaknya, akan melakukan survei dan perhitungan.
"Akan kita rapatkan dengan pemilik THM, mereka yang kemungkinan untuk mengelola parkir. Karena tidak mungkin juru parkir (jukir) kita bekerja sampai larut malam," imbuhnya.
Untuk diketahui, bahwa teranyar Pemkot Samarinda bakal menerapkan parkir non tunai di 100 titik wilayah di Samarinda. Meliputi parkir tepi jalan umum, serta parkir otonom seperti mal dan hotel-hotel. Namun, kesiapannya belum 100 persen. Mesin tiping yang saat ini tersedia baru berjumlah 32 unit.
Ia memaparkan, sistem parkir non tunai akan dilakukan bertahap. Mulai dari pengadaan mesin tiping, penerapan sistem Quick Response Code Indonesian (QRIS), hingga pelayanan parkir berupa lampu dan Closed Circuit Television (CCTV) di lokasi parkir. Ia menegaskan, parkir non tunai akan diterapkan di seluruh Kota Samarinda.
Baca Juga: Periksa Ketua DPC Partai Demokrat Samarinda, KPK Telusuri Aliran Uang Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud
"Kita menuju ke arah Samarinda 100 persen parkir non tunai," ucap Andi Harun.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu menjelaskan, sistem parkir non tunai dapat diberlakukan setelah revisi Perwali soal parkir ini rampung.
"Beberapa hal yang masih harus disesuaikan terkait penerapan parkir semua titik itu harus non tunai, mungkin akan dikasih tenggat waktu 6 bulan, kemudian pemkot juga harus bertanggung jawab membayar gaji juru parkir sesuai dengan UMK," tandasnya dikonfirmasi terpisah.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Bedak Viva Terbaik untuk Tutupi Flek Hitam, Harga Mulai Rp20 Ribuan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- Mulai Hari Ini! Sembako dan Minyak Goreng Diskon hingga 25 Persen di Super Indo
- 7 Rekomendasi Mobil Bekas Sekelas Brio untuk Keluarga Kecil
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
Pilihan
-
Jokowi Takziah Wafatnya PB XIII, Ungkap Pesan Ini untuk Keluarga
-
Nasib Sial Mees Hilgers: Dihukum Tak Main, Kini Cedera Parah dan Absen Panjang
-
5 HP dengan Kamera Beresolusi Tinggi Paling Murah, Foto Jernih Minimal 50 MP
-
Terungkap! Ini Lokasi Pemakaman Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi
-
BREAKING NEWS! Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi Wafat
Terkini
-
Raffi Ahmad ke Tambak! KKP Gandeng The Dudas-1 Promosikan Perikanan Modern
-
Perawatan Jalan Tol Bukan Gangguan, tapi Upaya Jasamarga Jaga Keamanan Pengguna
-
Soal Polemik Air Kemasan, DPR Ajak Publik Pahami Proses Ilmiahnya
-
Logo Berubah, Loyalitas Tak Bergeser: Projo Masih Bersama Jokowi
-
Budi Arie Ajak Projo Kawal Pemerintahan Prabowo dan Gibran