SuaraKaltim.id - Setelah mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar, LSM Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen (KPK-APP) Kalsel menyerbu gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar, Rabu (11/4/2022) siang. Aksi massa ini mendesak DPRD Banjar terbuka soal dugaan mark up perjalanan dinas wakil rakyat dengan berorasi di halaman kantor DPRD Kabupaten Banjar.
Senada dengan sebelumnya, mereka menyuarakan dan mendesak pimpinan DPRD Kabupaten Banjar untuk menghentikan seluruh kegiatan perjalanan dinas keluar daerah provinsi. Ketua LSM KPK-APP Kalsel, Aliansyah mengatakan, mereka datang ke DPRD Kabupaten Banjar untuk menyuarakan perilaku-perilaku dugaan korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Banjar.
Dirinya menilai, perjalanan dinas yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Banjar tidak menghasilkan apapun. Kecuali pemborosan anggaran dan memakan uang rakyat.
“Hal ini kami dapatkan dari informasi dari salah seorang anggota dewan Irwan Bora yang menyebutkan telah terjadi manipulasi dan mark up perjalanan dinas keluar daerah,” sebutnya, melansir dari KanalKalimantan.com--Jaringan Suara.com, dikutip di hari yang sama.
Ia kembali menilai, bagi anggota dewan yang terbukti atas dugaan tersebut, membuat malu warga Kabupaten Banjar yang telah memilih mereka.
“Seharusnya mereka menjaga marwah dan martabat Kabupaten Banjar,” tegasnya.
Ia ingin, alam hal ini tidak ada tebang pilih, baik perjalanan dinas pimpinan maupun anggota DPRD Kabupaten Banjar. Ia juga berharap perjalanan tersebut bisa dihentikan sementara, sampai selesai proses hukumnya.
"Kebetulan saat ini prosesnya sudah dilimpahkan Kejati Kalsel ke Kejari Banjar,” sambungnya.
Dirinya juga menyebutkan, pihaknya akan mengawal kasus ini di Kejari Banjar hingga selesai. Pihaknya sudah mendengar dan mengantongi ada 14 nama di DPRD Banjar yang sudah dipanggil dan ada 19 nama di dewan yang tinggal menunggu dipanggil.
Baca Juga: Syarat Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Terbaru, Catat Persyaratannya Baik-baik!
Disamping itu dalam orasi juga meminta untuk angkat bicara keterbukaan dari hasil perjalanan dinas, maupun hasil kerja dewan untuk dipublikasikan ke masyarakat Kabupaten Banjar atau khalayak banyak.
“Kami dengar ada 14 nama, 19 nama tinggal dipanggil,” tandasnya
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 5 Bek Kanan Terbaik Premier League Saat Ini: Dominasi Pemain Arsenal
Pilihan
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
-
Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Sri Mulyani: Sebut Eks Menkeu 'Terlalu Protektif' ke Pegawai Bermasalah
Terkini
-
Uji Coba Insinerator Ramah Lingkungan Samarinda Dimulai Desember 2025
-
Asrama Polri di Loa Janan Diselimuti Duka, Briptu A Ditemukan Meninggal Dunia
-
Benuo Taka Bersiap! Pemkab PPU Didik Generasi Energi untuk IKN
-
BMKG: Cuaca Ekstrem Masih Akan Terjadi di Kaltim Hingga 5 November
-
Neni Moerniaeni Siapkan Pelatihan Khusus, Polisi dan TNI Turun Bimbing Pelajar Bontang