SuaraKaltim.id - Komisi I DPRD Kota Samarinda berencana untuk mengatur payung hukum terkait lalu lintas kapal yang melintas di Sungai Mahakam. Hal itu, dilakukan untuk melihat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Samarinda.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun mengatakan, hingga saat ini kapal-kapal yang kerap melintas di Sungai Mahakam itu tak ada kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
"Sejauh ini sudah ada beberapa, kami sedang minta daftar list dok-dok kapal yang ada di Samarinda," ucap politisi Partai Gerindra tersebut, melansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Senin (16/5/2022).
Ia melanjutkan, dalam waktu cepat pihaknya bersama dengan Ketua Komisi I, Joha Fajal akan menindaklanjuti hal ini. Pihaknya menilai akan sangat merugikan sekali jikalau kapal-kapal yang lewat setiap harinya di Sungai Mahakam itu, namun tak berkontribusi bagi pemasukan Kota Samarinda
"Contoh saja Sungai Musi di Sumatera atau beberapa suangi lainnya, yang PAD-nya dari dok kapalnya itu mencapai Rp 400 miliar per tahun. Bayangkan itu jika diterapkan di Samarinda," tuturnya.
"Jadi dari daftar list dok kapal itu nantinya, kalau tidak ada izinnya, kita minta itu ditindaklanjuti. Nah ini yang masih menjadi kajian Komisi I," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
- Prabowo Disebut Reshuffle Kabinet Sore Ini! Ganti 4 Menteri, Menhan Rangkap Menkopolhukam
Pilihan
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
-
Indonesia di Ujung Tanduk, Negara Keturunan Jawa Malah Berpeluang Lolos ke Piala Dunia 2026
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaru September 2025
-
IHSG Jeblok Hingga 1 Persen di Sesi I Perdagangan Selasa Setelah Sertijab Menteri Keuangan
-
19 Tewas di Aksi Demo Anti Korupsi, Eks Persija Jakarta: Pemerintah Pembunuh!
Terkini
-
Basri Rase Diperiksa Kejati Kaltim Terkait Dugaan Korupsi Hibah DBON
-
LBH Samarinda Tegaskan Tak Lagi Dampingi Kasus Mahasiswa Molotov
-
IKN Kebut Infrastruktur Inti: Masjid Negara dan Istana Wapres Jadi Prioritas
-
Miris, Bocah 8 Tahun di Kutim Jadi Korban Kekerasan Ayah dan Ibu Tirinya
-
Kaltim Dorong Sekolah Terapkan Sistem Hybrid, Guru Dituntut Jadi Fasilitator