SuaraKaltim.id - Pemerintah pusat diharapkan membangun infrastruktur secara merata di daerah penyangga ibu kota negara (IKN) baru Indonesia bernama Nusantara. IKN Nusantara sendiri ditetapkan di sebagian wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian Kutai Kartanegara (Kukar).
Untuk diketahui pula, sejumlah tokoh kedaerahan telah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Ketua Ikatan Keluarga Toraja (IKAT) PPU Anthonius, pertemuan itu dilakukan saat Presiden Jokowi dan rombongan berkemah di kawasan titik nol IKN Nusantara pada Maret kemarin.
Ia melanjutkan, pada pertemuan itu disampaikan beberapa keluhan, salah satunya agar pemerintah pusat memperhatikan pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah penyangga IKN Nusantara. Ia menegaskan, dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan agar pembangunan daerah penyangga tidak tertinggal jauh dengan pembangunan IKN Nusantara.
"Pemindahan ibu kota negara bisa bawa perubahan besar di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lainnya," ujarnya, melansir dari ANTARA, Kamis (19/5/2022).
"Kami minta agar pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata, khususnya di daerah penyangga IKN Nusantara," tambahnya.
Ia menegaskan, pemindahan ibu kota negara harus memberikan banyak dampak positif. Yakni, pembangunan di daerah penyangga agar tidak terjadi kesenjangan.
Pembangunan IKN Indonesia baru di wilayah Bumi Mulawarman diharapkan tidak terjadi ketimpangan di daerah penyangga. Terutama pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan.
"Infrastruktur di Kabupaten Penajam Paser Utara banyak yang sudah tidak lagi berfungsi maksimal dalam mendukung aktifitas masyarakat," jelasnya.
Lebih lanjut, peningkatan sumber daya manusia (SDM) juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat agar masyarakat lokal memiliki keahlian dan mampu bersaing dengan SDM dari luar daerah seiring pemindahan ibu kota negara.
Baca Juga: Heboh Isu Dana Haji Digunakan Untuk Bangun IKN, Menag Yaqut: Itu Tidak Benar
"Pemberdayaan masyarakat lokal sebagai tuan rumah harus jadi perhatian, jadi tidak kalah bersaing dengan warga pendatang dengan pindahnya ibu kota negara," tandasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Ada 10.000 ha Lahan Pertanian Padi Produktif di IKN Pusat Hanya Beri Kuota 1.500 ha, Wakidi: Kami Minta Kebijakan Khusus
-
Wisata dan Ekonomi Kreatif di IKN Nusantara Harus Dikembangkan, Hetifah Sjaifudian Desak Langsung Pemkab PPU Soal Ini
-
Indah Banget! Ini 3 Hidden Gem di IKN, Kalimantan untuk Pecinta Traveling
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
Dari Rp 2,8 Triliun Jadi Rp 1,6 Triliun, APBD Bontang 2026 Kian Tertekan
-
IKN di Depan Mata, DPRD PPU Fokus Kawal Pembenahan Pesisir
-
Naik Status Jadi PPPK Paruh Waktu, 1.433 TKD Bontang Gaji Tetap UMK
-
Rudy Ong dan Donna Faroek, Simbol Kuatnya Jaringan Mafia Tambang di Era Awang Faroek
-
Demi Proyek IKN, Reforma Agraria di PPU Dipercepat