SuaraKaltim.id - Pemerintah pusat diharapkan membangun infrastruktur secara merata di daerah penyangga ibu kota negara (IKN) baru Indonesia bernama Nusantara. IKN Nusantara sendiri ditetapkan di sebagian wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian Kutai Kartanegara (Kukar).
Untuk diketahui pula, sejumlah tokoh kedaerahan telah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Ketua Ikatan Keluarga Toraja (IKAT) PPU Anthonius, pertemuan itu dilakukan saat Presiden Jokowi dan rombongan berkemah di kawasan titik nol IKN Nusantara pada Maret kemarin.
Ia melanjutkan, pada pertemuan itu disampaikan beberapa keluhan, salah satunya agar pemerintah pusat memperhatikan pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah penyangga IKN Nusantara. Ia menegaskan, dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan agar pembangunan daerah penyangga tidak tertinggal jauh dengan pembangunan IKN Nusantara.
"Pemindahan ibu kota negara bisa bawa perubahan besar di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lainnya," ujarnya, melansir dari ANTARA, Kamis (19/5/2022).
"Kami minta agar pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata, khususnya di daerah penyangga IKN Nusantara," tambahnya.
Ia menegaskan, pemindahan ibu kota negara harus memberikan banyak dampak positif. Yakni, pembangunan di daerah penyangga agar tidak terjadi kesenjangan.
Pembangunan IKN Indonesia baru di wilayah Bumi Mulawarman diharapkan tidak terjadi ketimpangan di daerah penyangga. Terutama pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan.
"Infrastruktur di Kabupaten Penajam Paser Utara banyak yang sudah tidak lagi berfungsi maksimal dalam mendukung aktifitas masyarakat," jelasnya.
Lebih lanjut, peningkatan sumber daya manusia (SDM) juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat agar masyarakat lokal memiliki keahlian dan mampu bersaing dengan SDM dari luar daerah seiring pemindahan ibu kota negara.
Baca Juga: Heboh Isu Dana Haji Digunakan Untuk Bangun IKN, Menag Yaqut: Itu Tidak Benar
"Pemberdayaan masyarakat lokal sebagai tuan rumah harus jadi perhatian, jadi tidak kalah bersaing dengan warga pendatang dengan pindahnya ibu kota negara," tandasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Ada 10.000 ha Lahan Pertanian Padi Produktif di IKN Pusat Hanya Beri Kuota 1.500 ha, Wakidi: Kami Minta Kebijakan Khusus
-
Wisata dan Ekonomi Kreatif di IKN Nusantara Harus Dikembangkan, Hetifah Sjaifudian Desak Langsung Pemkab PPU Soal Ini
-
Indah Banget! Ini 3 Hidden Gem di IKN, Kalimantan untuk Pecinta Traveling
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Heboh Wanita Muda Hendak Akhiri Hidup di Depan Istana Merdeka, Untung Ketahuan Paspampres
-
Kasus Dean James Memanas, Pundit Belanda: Efeknya Bisa Guncang Eredivisie
-
BTS ARIRANG Pecahkan Rekor Netflix! Comeback Global Tak Terkalahkan di 77 Negara
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
Terkini
-
BRILink Rieche Endah Jadi Bukti Komitmen BRI untuk Dorong Inklusi Keuangan
-
Mutilasi Wanita dengan Mandau, Suami Siri dan Temannya Dibekuk di Samarinda
-
Remittance Migrant BRI Naik 27,7%, 1,2 Juta Agen Siap Layani
-
Disorot Prabowo, Pemprov Kaltim Jelaskan soal Mobil Dinas Gubernur
-
Prabowo Sorot Mobil Dinas Kepala Daerah Rp 8 M, Pengamat: Peringatan Keras untuk Diet Anggaran