Petani Sawit di Paser Ogah Panen Buah Karena Harga Anjlok: Ini Masalah Indonesia

SuaraKaltim.id - Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit membuat petani di Kaltim, khususnya di Kabupaten Paser ogah panen, hingga menyebabkan sebagian buah sawit busuk.

Kepala Dinas Perkebunan dan Perikanan Kabupaten Paser Joko Bawono mengatakan, harga TBS sawit di Kaltim saat ini menyentuh harga terendah. Kemarin sempat menyentuh Rp 700, kini mencapai Rp 900 per kilogram (kg).

“Penurunan harga TBS di kami saat ini harga TBS kisaran 900-1.200 saat ini. Masalahnya ini bukan masalah spesifik atau masalah Kaltim tapi Indonesia,” ujarnya, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Kamis (30/6/2022)

Meskipun katanya, harga TBS sawit di Kaltim masih lebih tinggi sedikit dibanding provinsi lain, seperti di Sumatera yang menyentuh harga terendah mencapi Rp 500 per kg.

“Kalau kita bandingkan dengan provinsi lain, (harga) kita masih di atas sedikit. Kalau di Sumatera itu sudah menyentuh angka 500-700 perak per kg,” ucapnya.

Para petani sawit berharap, harga TBS bisa kembali normal. Di mana sempat menyentuh Rp 3 ribu per kg. Karena harga yang anjlok, petani sawit sementara tidak panen. Mereka mengaku bakal merugi jika panen tetap dilakukan.  

“Berharap agar harga TBS ini stabil. Kalau saya dengar informasi ada yang sudah tidak panen karena dengan harga itu sudah dengan harga angkut, harga panen, lebih baik gak di panen,” katanya.

Ia menjelaskan, anjloknya harga sawit karena tidak semua perusahaan sawit mendapat izin ekspor. Di samping kebijakan Pemerintah yang memberatkan perusahaan untuk eskpor.

“Kalau kita baca itu ada 3 penyebabnya yang pertama belum semua perusahaan diberi izin untuk ekspor. Sementara mereka ini ada tambahan 200 US dollar per ton nya kalau mau ekspor, akan memberatkan perusahaan,” timpalnya.

Baca Juga: Harga Sawit Diprediksi Naik dalam Dua Bulan, Bakal Berdampak ke Minyak Goreng?

Ia mengatakan, khusus di Kabupaten Paser luasan perkebunan sawit yang dikelola perusahaan mencapai 183 ribu hektar. Sedangkan, yang dikelola masyarakat atau swadaya 60-70 ribu hektar.

“Angka pastinya gak kita ketahui (luasan perkebunan yang dikelola masyarakat karena kan di masyarakat masif sekali, kadang-kadang gak dilaporkan,” tandasnya.