SuaraKaltim.id - Agenda pembahasan Fokus Grup Discussion (FGD) pada, Kamis (4/8/2022) pagi pukul 09.00 WITA berlangsung tertutup di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.
Padahal acara tersebut sudah disiarkan ke grup aplikasi pesan instan Humas Bontang.
Berada di dalam ruangan, Wali Kota Bontang Basri Rase, Sekretaris Daerah Aji Erlynawati, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK).
Saat berada di dalam, awak media dipersilahkan untuk keluar ruangan karena agenda itu disebut tertutup.
"Acaranya tertutup mas. Jadi bisa menunggu diluar saja," ucap salah satu pegawai PUPRK, dikutip dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Kamis (4/8/2022).
Dikonfirmasi terpisah Kasubag Protokol Pemkot Bontang Fatman membenarkan agenda itu tertutup. Hal itu dikarenakan acara di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang pembahasan teknis.
"Karena teknis jadi tertutup. Bisa saja wawancara selesai agendanya," terang Fatman.
Berita Terkait
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen
-
DPR RI Kawal Dana Haji Rp188,5 Triliun, Hetifah Soroti Keamanan Investasi BPKH
-
Kasus Korupsi Varia Niaga Samarinda, Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Rp30,9 M