- Komisi VIII DPR RI meminta BPKH mengelola dana haji senilai Rp188,5 triliun secara aman dan transparan.
- BPKH mencatat perolehan nilai manfaat mencapai Rp10,1 triliun dan menyalurkan Rp2,06 triliun kepada jemaah tunggu tahap pertama 2026.
- BPKH menargetkan peningkatan dana kelolaan menjadi Rp195,29 triliun dengan perolehan nilai manfaat sebesar Rp13,5 triliun pada tahun 2027.
SuaraKaltim.id - Pengelolaan dana haji senilai Rp188,5 triliun menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI.
Besarnya dana yang dihimpun Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tersebut dinilai harus diimbangi dengan tata kelola investasi yang aman, transparan, serta mampu memberikan manfaat optimal bagi jutaan calon jemaah yang masih menunggu keberangkatan.
Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mengingatkan bahwa pengelolaan dana haji tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan aset.
Aspek perlindungan dana pokok dan pemerataan manfaat bagi seluruh jemaah juga harus menjadi prioritas.
Hal itu disampaikan Hetifah dalam kegiatan Muzakarah Keuangan Haji bersama Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander di Kalimantan Timur (Kaltim).
"Dana haji bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Di balik setiap rupiah, ada ibu yang menyisihkan penghasilan dari berjualan di pasar, ada petani yang menabung dari hasil panennya, dan ada keluarga yang bertahun-tahun berhemat. Mereka menitipkan bukan hanya uang, tetapi juga doa dan harapan," ujar Hetifah.
Berdasarkan perkembangan pengelolaan keuangan haji hingga akhir Oktober 2026, BPKH mencatat dana kelolaan mencapai Rp188,5 triliun.
Angka tersebut mengalami peningkatan 6,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Salah satu bentuk pengembalian manfaat kepada jemaah dilakukan melalui distribusi nilai manfaat.
Harry Alexander menjelaskan, pada tahap pertama 2026, BPKH telah menyalurkan Rp2,06 triliun kepada sekitar 5,7 juta jemaah yang masuk dalam daftar tunggu.
Untuk jemaah haji reguler, nilai manfaat yang diterima rata-rata mencapai Rp323.490.
"Besaran nilai manfaat yang diterima setiap jemaah dapat berbeda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masa tunggu masing-masing jemaah," demikian penjelasan dalam paparan Harry Alexander.
Selain distribusi manfaat, BPKH juga memperkenalkan BPKH Apps sebagai sarana digital bagi calon jemaah.
Melalui aplikasi tersebut, jemaah dapat mengakses informasi nilai manfaat, riwayat distribusi, hingga perkiraan waktu keberangkatan haji.
DPR Soroti Target Imbal Hasil dan Pengelolaan Investasi Dana Haji
Berita Terkait
Terpopuler
- Empat Pemuda Bobol Gudang Barang Bukti Satlantas Polres Gowa
- Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi
- PLN Beli Gas dari Blok Milik Hashim hingga 2037, Berapa Nilai Kontraknya?
- Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
- Belum Ada Kerjaan Usai Mundur Jadi Wapres, Gibran Semangat Diajak Main GTA VI
Pilihan
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
Terkini
-
Kasus Korupsi Varia Niaga Samarinda, Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Rp30,9 M
-
Sejumlah Relawan Kesurupan saat Padamkan Karhutla di Makroman Samarinda
-
Karhutla Dekati Permukiman di Kutai Timur, Hanguskan 30 Hektare Lahan
-
Diduga Keracunan, Penyebab Kematian Kakak Beradik di Samarinda Masih Misterius
-
AM Sangadji Jadi Pahlawan Nasional, Jejak Perjuangannya hingga ke Kaltim