- Komisi VIII DPR RI meminta BPKH mengelola dana haji senilai Rp188,5 triliun secara aman dan transparan.
- BPKH mencatat perolehan nilai manfaat mencapai Rp10,1 triliun dan menyalurkan Rp2,06 triliun kepada jemaah tunggu tahap pertama 2026.
- BPKH menargetkan peningkatan dana kelolaan menjadi Rp195,29 triliun dengan perolehan nilai manfaat sebesar Rp13,5 triliun pada tahun 2027.
Pengawasan terhadap kinerja BPKH turut menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPKH 2027 melalui Rapat Dengar Pendapat pada 16 November 2026.
Dalam pemaparan tersebut, BPKH mencatat perolehan nilai manfaat hingga Oktober 2026 sebesar Rp10,1 triliun.
Adapun dari total dana kelolaan Rp188,5 triliun, sekitar 80 persen ditempatkan pada instrumen investasi, sedangkan 20 persen lainnya berada di perbankan syariah.
Untuk 2027, BPKH mengajukan target peningkatan dana kelolaan menjadi Rp195,29 triliun.
Lembaga tersebut juga membidik perolehan nilai manfaat sebesar Rp13,5 triliun dengan tingkat imbal hasil 7 persen.
Selain itu, BPKH mengusulkan alokasi Rp2,6 triliun untuk nilai manfaat melalui rekening virtual atau virtual account jemaah pada 2027.
Hetifah menilai pencapaian target tersebut harus disertai penguatan tata kelola, pengawasan investasi, dan manajemen risiko.
Hal ini penting mengingat tingkat imbal hasil BPKH hingga Oktober 2026 tercatat sebesar 6,60 persen, masih berada di bawah target tahun berjalan sebesar 6,72 persen.
"Pertumbuhan dana kelolaan patut kita apresiasi. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana meningkatkan nilai manfaat yang diterima jemaah tanpa mengorbankan keamanan dana pokok mereka. Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal agar setiap investasi memberikan manfaat yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Hetifah.
Legislator Partai Golkar dari Bumi Mulawarman itu turut menyoroti panjangnya masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia yang rata-rata mencapai 26 tahun secara nasional.
Menurutnya, kebijakan pengelolaan dana haji harus mempertimbangkan kepentingan jemaah yang akan berangkat dalam waktu dekat sekaligus mereka yang masih harus menunggu hingga puluhan tahun.
"Kita tentu ingin biaya haji hari ini lebih terjangkau. Tetapi jangan sampai kebijakan hari ini mengurangi hak jutaan jemaah yang masih menunggu puluhan tahun. Jemaah berhak mengetahui ke mana uang mereka diinvestasikan, berapa hasilnya, dan bagaimana manfaat itu kembali kepada mereka," tutup Hetifah.
Hetifah berharap kolaborasi antara DPR RI dan BPKH dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji.
Dengan pengawasan yang berkelanjutan, dana yang dititipkan jemaah diharapkan dapat dikelola secara amanah, transparan, produktif, dan memberikan manfaat secara berkeadilan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Empat Pemuda Bobol Gudang Barang Bukti Satlantas Polres Gowa
- Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi
- PLN Beli Gas dari Blok Milik Hashim hingga 2037, Berapa Nilai Kontraknya?
- Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
- Belum Ada Kerjaan Usai Mundur Jadi Wapres, Gibran Semangat Diajak Main GTA VI
Pilihan
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
Terkini
-
Kasus Korupsi Varia Niaga Samarinda, Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Rp30,9 M
-
Sejumlah Relawan Kesurupan saat Padamkan Karhutla di Makroman Samarinda
-
Karhutla Dekati Permukiman di Kutai Timur, Hanguskan 30 Hektare Lahan
-
Diduga Keracunan, Penyebab Kematian Kakak Beradik di Samarinda Masih Misterius
-
AM Sangadji Jadi Pahlawan Nasional, Jejak Perjuangannya hingga ke Kaltim