SuaraKaltim.id - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto mengungkapkan, meski belum ada kasus penularan penyakit cacar monyet atau monkeypoc di Indonesia, namun pemerintah terus melakukan pemantauan.
"pemerintah terus memantau secara intensif perkembangan penyakit ini," katanya, Sabtu.
Pasalnya, penyakit cacar monyet atau monkeypox saat ini sudah menyebar di banyak negara termasuk negara-negara di kawasan Asia.
Agus menjelaskan bahwa sistem mitigasi untuk mencegah masuknya penyakit ini sudah berjalan dengan baik.
"Sistem surveilans telah diaktifkan di seluruh pintu masuk ke wilayah Indonesia, Kantor Kesehatan Pelabuhan terus melakukan pemeriksaan setiap pelaku perjalanan yang datang dari negara-negara dengan kasus penularan cacar monyet," katanya.
Selain itu, dirinya menyebut fasilitas laboratorium juga telah disiapkan untuk melakukan penyelidikan epidemiologi cacar monyet, termasuk melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi virus penyebab penyakit tersebut.
"Pemerintah juga sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi lainnya guna merespons perkembangan penyakit cacar monyet," katanya.
Sementara itu, Agus juga kembali mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan sosialisasi dan edukasi yang masif mengenai penyakit cacar monyet guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat.
"Sosialisasi dan edukasi mengenai penyakit ini kepada masyarakat harus terus digencarkan, dengan demikian masyarakat juga dapat mengetahui mengenai penyakit cacar monyet, cara pencegahan, cara penularan dan cara penanganan," katanya.
Baca Juga: Ridwan Kamil: Bangsa Ini Kalau Terus Bertengkar Tidak Akan Berkembang dan Produktif
Agus juga mengungkapkan bahwa pemerintah sangat memperhatikan masukan dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang mendorong untuk segera membentuk satuan tugas atau satgas untuk menangani kasus infeksi cacar monyet atau monkeypox.
"Masukan dari Ketua MPR RI yang mendorong agar pemerintah segera membentuk satuan tugas untuk menangani kasus cacar monyet sangat diperhatikan, perkembangan epidemiologi dan eskalasi kasus monkeypox juga terus diperhatikan dan dipantau," katanya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pemerintah perlu segera membentuk satuan tugas untuk menangani kasus cacar monyet mengingat kasus monkeypox sudah teridentifikasi di beberapa negara.
Bambang juga meminta kepada pemerintah untuk bekerja sama dengan pihak terkait agar memperluas dan memperketat penapisan di setiap pintu masuk, mulai dari pelabuhan, bandara, hingga pos lintas batas darat negara (PLBDN). (Antara)
Berita Terkait
-
Ridwan Kamil: Bangsa Ini Kalau Terus Bertengkar Tidak Akan Berkembang dan Produktif
-
Jelang Laga Timnas Indonesia U-16 vs Vietnam, Suporter Padati Stadion Maguwoharjo
-
Update Covid-19 di Indonesia Hari ini: Kasus Positif 5.455 Kasus dan Sembuh 4.850 Orang
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia U-16 vs Vietnam, Bima Sakti Andalkan Arkhan Kaka dan Nabil Asyura
-
Kata Jemaah soal Konsumsi Selama Ibadah Haji 2022
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
BRI Sepakat Tebar Dividen Rp52,1 Triliun, Cek Jadwal Detail dan Pembagiannya
-
Perkuat Ekosistem Digital, BRI Hadirkan Fitur Tebus Gadai di BRImo
-
Polemik Iuran BPJS Memanas, Wali Kota Samarinda Tantang Tim Ahli Gubernur Kaltim
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim