Gaji Tak Kunjung Cair, Manajemen Izinkan CS Ngutang di Koperasi RSUD Taman Husada

SuaraKaltim.id - Manajemen RSUD Taman Husada Bontang memberikan kompensasi ke pekerja cleaning service yang gajinya belum dibayar perusahaan. 

Ada 47 orang petugas kebersihan di rumah sakit diperkenankan meminjam ke koperasi RSUD Bontang. Di koperasi mereka dipinjami kebutuhan pokok untuk rumah tangga serta kompensasi saat berobat di rumah sakit.

Direktur RSUD Taman Husada dr Suhardi melalui Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) Viki Rizqi Riadi, mengatakan, kebijakan ini sebagai solusi sementara. Karena, kebutuhan pokok para pekerja tak bisa ditunda.

"Kami berikan akses mudah melakukan peminjaman di Koperasi RSUD Taman Husada. Jadi kita juga apresiasi pekerja yang sudah tetap beraktivitas meski hak pembayaran belum dilakukan," ucapnya, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Selasa (16/8/2022). 

Gaji 47 pekerja CS ditunggak selama dua bulan oleh PT Timorano Putra Mandiri. Walhasil, penghasilan para pekerja menjadi terhambat.

RSUD Taman Husada memberikan waktu selama 14 hari ke depan membayar semua tunggakan gaji pekerja. Mengingat SP III sudah dikeluarkan. 

"Diberikan waktu sampai dua minggu. Kalau tidak membayar mereka harus diputus kontrak kerjanya," sambungnya. 

Diberitakan sebelumnya, pengakuan dari pekerja CS, Arung- bukan nama sebenarnya, mengaku selama gaji terlambat semua kebutuhan rumah tangga menjadi terganggu. 

Bahkan dirinya berfikir keras untuk memenuhi kebutuhan  dan membayar uang sewaan. Apalagi, misalnya seperti tagihan air dan listrik terus menghantui para pekerja. 

Baca Juga: Bukan Cuma di RSUD Taman Husada, Gaji CS di Sekda Kota Bontang juga Nunggak

"Kayak gimana kami membayar semua kebutuhan rumah. Kalau gaji terlambat dibayarkan," ucap Arung. 

Tidak hanya itu, rekan seprofesinya juga mengalami hal yang sama. Saat ingin berobat anaknya yang sakit. Dia harus mengeluarkan uang untuk membayar mandiri. 

Karena, saat dicek BPJS Kesehatan pekerja tercatat tidak aktif. Semua beban itu harus ditanggung pekerja yang harusnya dibayarkan gaji dan hak namun harus menelan pil pahit. 

"Saya bayar sendiri pengobatan karena BPJS Kesehatan belum dilunasi," pungkasnya.