SuaraKaltim.id - Wali Kota Bontang Basri Rase menyampaikan nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2022 dengan nilai Rp 1,6 Triliun. Jumlah itu bertambah sekitar Rp 358 miliar ketimbang APBD murni 2022 lalu.
Hal itu disampaikan Basri Rase dalam Sidang Paripurna bersama DPRD Bontang, pada Selasa (6/9/2022) kemarin. Menurutnya, proyeksi peningkatan nilai APBD Perubahan 2022 di beberapa sektor.
Pertama dari pendapatan daerah dengan perhitungan semua jenis dan hasil evaluasi perhitungan. Semula didalam APBD 2022 pendapatan daerah direncanakan senilai Rp 1,1 triliun.
Ternyata jumlah itu meningkat senilai Rp 408 miliar. Sehingga perhitungan pendapatan daerah 2022 menjadi Rp 1,5 triliun.
"Di sektor PAD ada sekitar Rp 218 miliar. Nilainya naik dari perkiraan sebelumnya hanya Rp 197 miliar. Itu semua terinci baik di retribusi daerah, penerima pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber penerimaan dari lain-lain PAD," tuturnya, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Rabu (7/9/2022)
Selanjutnya, ia juga melihat peningkatan di dana transfer Pemerintah Pusat. Dengan penambahan di proyeksi menjadi Rp 1,3 triliun. Baik dana perimbangan, penerimaan transfer, dan anggaran pendapatan transfer antar daerah.
"Alokasi peningkatan anggaran belanja daerah memang secara umum digunakan pemenuhan pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Hibah, dan Belanja Tidak Terduga," sambungnya.
Dari pernyataan Wali Kota Bontang Basri, belanja operasi dengan rincian Rp 1,3 triliun. Baik itu dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial.
Untuk pos anggaran belanja pegawai meningkat sebanyak Rp 99 miliar. Peningkatan itu terjadi karena adanya perubahan gaji maupun Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Baca Juga: Tolak Kebijakan Penghapusan TKD, Guru di Palangka Raya Gelar Unjuk Rasa
Sementara, di belanja modal mengalami kenaikan Rp 239 miliar. Sebelumnya hanya Rp 1,1 triliun. Alokasi untuk belanja modal, Pemkot Bontang mengalami kenaikan menjadi Rp 265 miliar. Nilai itu semula hanya Rp 167 miliar.
"Naiknya sampai Rp 98 miliar. Nilainya mulai Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Jalan Jaringan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Pencari Kerja Hati-hati! Jejak Digital Kini Jadi Pertimbangan Rekrutmen Perusahaan
-
Kejari Depok Usut Aliran Duit Hibah Pilkada Depok 2020, Diduga Digunakan Oknum Bawaslu Untuk Foya-Foya di THM
-
Pemilik Hingga Petani Sekitar Kawasan Padi Padi Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Permainan Mafia Tanah
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Pegadaian Imbau Nasabah Tetap Tenang, Likuiditas Tabungan Emas Aman dan Terjamin
-
Menteri PKP Apresiasi Kontribusi BRI dalam Menyukseskan Program Perumahan Rakyat
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem, Kaltim Tetapkan Status Siaga Bencana
-
3 Mobil Bekas 7-Seater Harga 50 Jutaan, Tangguh buat Perjalanan Jauh
-
Meningkat, Kaltim Sukses Produksi 270 Ribu Ton Padi pada 2025