SuaraKaltim.id - Wali Kota Bontang Basri Rase menyampaikan nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2022 dengan nilai Rp 1,6 Triliun. Jumlah itu bertambah sekitar Rp 358 miliar ketimbang APBD murni 2022 lalu.
Hal itu disampaikan Basri Rase dalam Sidang Paripurna bersama DPRD Bontang, pada Selasa (6/9/2022) kemarin. Menurutnya, proyeksi peningkatan nilai APBD Perubahan 2022 di beberapa sektor.
Pertama dari pendapatan daerah dengan perhitungan semua jenis dan hasil evaluasi perhitungan. Semula didalam APBD 2022 pendapatan daerah direncanakan senilai Rp 1,1 triliun.
Ternyata jumlah itu meningkat senilai Rp 408 miliar. Sehingga perhitungan pendapatan daerah 2022 menjadi Rp 1,5 triliun.
"Di sektor PAD ada sekitar Rp 218 miliar. Nilainya naik dari perkiraan sebelumnya hanya Rp 197 miliar. Itu semua terinci baik di retribusi daerah, penerima pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber penerimaan dari lain-lain PAD," tuturnya, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Rabu (7/9/2022)
Selanjutnya, ia juga melihat peningkatan di dana transfer Pemerintah Pusat. Dengan penambahan di proyeksi menjadi Rp 1,3 triliun. Baik dana perimbangan, penerimaan transfer, dan anggaran pendapatan transfer antar daerah.
"Alokasi peningkatan anggaran belanja daerah memang secara umum digunakan pemenuhan pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Hibah, dan Belanja Tidak Terduga," sambungnya.
Dari pernyataan Wali Kota Bontang Basri, belanja operasi dengan rincian Rp 1,3 triliun. Baik itu dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial.
Untuk pos anggaran belanja pegawai meningkat sebanyak Rp 99 miliar. Peningkatan itu terjadi karena adanya perubahan gaji maupun Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Baca Juga: Tolak Kebijakan Penghapusan TKD, Guru di Palangka Raya Gelar Unjuk Rasa
Sementara, di belanja modal mengalami kenaikan Rp 239 miliar. Sebelumnya hanya Rp 1,1 triliun. Alokasi untuk belanja modal, Pemkot Bontang mengalami kenaikan menjadi Rp 265 miliar. Nilai itu semula hanya Rp 167 miliar.
"Naiknya sampai Rp 98 miliar. Nilainya mulai Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Jalan Jaringan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Pencari Kerja Hati-hati! Jejak Digital Kini Jadi Pertimbangan Rekrutmen Perusahaan
-
Kejari Depok Usut Aliran Duit Hibah Pilkada Depok 2020, Diduga Digunakan Oknum Bawaslu Untuk Foya-Foya di THM
-
Pemilik Hingga Petani Sekitar Kawasan Padi Padi Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Permainan Mafia Tanah
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
AYIMUN Samarinda Chapter 2025 Siapkan Generasi Muda Jadi Calon Pemimpin Global
-
Kaltim Jamin Stok Pangan Aman, Harga Terpantau Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru
-
Persagi Siap Tugaskan Ahli Gizi untuk MBG di Seluruh Pelosok Indonesia
-
Alat Kebencanaan Disiagakan untuk Hadapi Cuaca Ekstrem di Kaltim
-
Warga Kaltim Diminta Waspada Potensi Bencana Hidrometeorologi