SuaraKaltim.id - Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diharapkan menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN Indonesia baru yang humanis. Atau, tidak mengganggu aktivitas warga di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yakni Kecamatan Sepaku.
Hal itu disampaikan Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Nicko Herlambang belum lama ini,
"Penyusunan RDTR harus cerminkan tata ruang IKN Nusantara yang humanis," ujarnya, melansir dari ANTARA, Jumat (16/9/2022).
Ia menegaskan, Pemkab PPU berharap RDTR yang sedang dibahas dan disusun sesuai harapan warga. Khususnya, di Kecamatan Sepaku.
Baca Juga: Dipanggil Jokowi ke Istana Bahas IKN Nusantara, Yusril: Beliau Meminta Saya Bicara dengan Kepala IKN
Untuk diketahui, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Badan Otorita IKN Nusantara tengah membahas RDTR IKN Indonesia baru yang ditetapkan di sebagian wilayah PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
"Pemkab PPU berencana menemui Badan Otorita IKN Nusantara dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyangkut penyusunan RDTR tersebut," katanya.
Ia menjelaskan, pertemuan dilakukan untuk membahas agar RDTR IKN Nusantara sesuai gambaran yang dibutuhkan masyarakat. Serta, memastikan RDTR tidak menimbulkan permasalahan yang memungkinkan terjadi ke depan.
Diharapkan kegiatan masyarakat lokal, khususnya warga Kecamatan Sepaku tidak terganggu dengan RDTR IKN Indonesia baru bernama Nusantara.
"Pertanian dan perkebunan di wilayah Sepaku tidak terbaca dalam RDTR yang disusun Kementerian ATR/BPN bersama Badan Otorita IKN Nusantara, padahal keseharian warga di kecamatan itu berkebun dan bertani secara mandiri," sambungnya.
Ia menegaskan, yang perlu menjadi catatan dalam penyusunan RDTR IKN Nusantara. Yakni, banyak warga lokal yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dari sektor pertanian dan perkebunan.
Jika sektor perkebunan dan pertanian tidak tergambar dalam RDTR, maka dikhawatirkan masyarakat lokal bakal tersingkir dengan pembangunan IKN Nusantara.
"Warga lokal jangan sampai tersisihkan, kami harap pekerjaan dasar masyarakat di Sepaku, yaitu pertanian dan perkebunan tergambar dalam RDTR," tandasnya.
Berita Terkait
-
Komitmen Lanjutkan IKN, Pemerintah Bakal Libatkan Mantan Presiden Jokowi: Minta Petunjuk dan Arahan
-
Resmi Pimpin IKN, Segini Gaji Fantastis Basuki Hadimuljono
-
Sosok Kartika Nurani, Istri Pak Bas Dulunya Tetangga Sri Mulyani
-
Sudah Tak Jadi Kepala Negara, Jokowi Disebut Ingin Sering Kunjungi IKN
-
Beda Gaji Basuki Hadimuljono saat Jadi Menteri PUPR Vs Kepala Otorita IKN, Bak Bumi Langit
Tag
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
- Pandji Pragiwaksono Ngakak Denny Sumargo Sebut 'Siri na Pace': Bayangin...
- Beda Penampilan Aurel Hermansyah dan Aaliyah Massaid di Ultah Ashanty, Mama Nur Bak Gadis Turki
- Jadi Anggota DPRD, Segini Harta Kekayaan Nisya Ahmad yang Tak Ada Seperempatnya dari Raffi Ahmad
Pilihan
-
Freeport Suplai Emas ke Antam, Erick Thohir Sebut Negara Hemat Rp200 Triliun
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaik November 2024
-
Neta Hentikan Produksi Mobil Listrik Akibat Penjualan Anjlok
-
Saldo Pelaku UMKM dari QRIS Nggak Bisa Cair, Begini Respon Menteri UMKM
-
Tiket Kereta Api untuk Libur Nataru Mulai Bisa Dipesan Hari Ini
Terkini
-
Unik dan Sehat! Sporturism Kaltim Tawarkan Pengalaman Olahraga Sambil Petik Buah
-
Hadi Mulyadi: Pemprov Kaltim Terus Wujudkan Akses Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas
-
Ekonomi Kaltim Tumbuh Stabil 5,52 Persen YoY, Sektor Listrik dan Gas Melonjak 18,74 Persen
-
Izin Kampanye di GOR Kadrie Oening Dihambat, Tim Isran-Hadi Protes Keras
-
Aroma Ketidakadilan di Debat Pilkada Kaltim? Tim Hukum Isran-Hadi Desak Transparansi KPUD