IPW Desak Kapolri Bentuk Timsus, Polda Kaltim Dalami Video Ismail Bolong

SuaraKaltim.id - Pasca viralnya video Ismail Bolong yang menyebut memberi uang setoran tambang ilegal kepada sejumlah pejabat termasuk petinggi di Mabes Polri, Polda Kalimantan Timur (Kaltim) pun akhirnya angkat bicara.

Kepada awak media, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutedjo menuturkan bahwa pihaknya akan melakukan pendalaman terkait viralnya video Ismail Bolong ini.

Khususnya, terkait aliran dana ke petinggi Polri. Sebagaimana yang disampaikan Ismail Bolong dalam video testimoninya yang pertama. 

“Kalau video itu saya cuman melihatnya dari media sosial aja. Intinya semua di dalam video itu masih kita dalami lagi,” katanya melansir Presisi.co--Jaringan Suara.com, Senin (7/11/2022).

Baca Juga: Soal Pengakuan Menggegerkan Ismail Bolong, Santoso DPR: Kapolri Harus Usut Secara Transparan

Dalam video pertamanya yang berdurasi 2:33 menit, Ismail Bolong tampak sedang membacakan teks mengaku sebagai pengepul uang tambang ilegal di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), wilayah hukum Polres Bontang, sejak bulan Juli 2020 sampai dengan November 2021.

Dari perannya itu, Ismail Bolong pun menyebut telah memberikan setoran dana ke salah satu petinggi Polri, yakni Kabareskrim Komisaris Jendral (Komjen) Pol Agus Adrianto sebesar Rp 6 miliar.

Akan hal tersebut, Kombes Pol Yusuf Sutedjo enggan berbicara panjang. Menurutnya, yang berwenang untuk menanggapi tudingan tersebut adalah pihak Mabes Polri.

“Kalau yang disampaikan dalam video (Ismail Bolong) itu ke Kabareskrim, maka nanti penangannanya itu ya di sana (Bareskrim Mabes Polri). Kalau yang sudah kami terima nanti masih kami dalami lagi ya, khsusunya terkait video tersebut,” tandasnya.

Kapolri Didesak Bentuk Timsus

Baca Juga: Setoran Tambang Ilegal Sampai Perang Bintang di Polri, Jatam Pastikan Bukan Barang Baru

Viralnya video Ismail Bolong yang diketahui eks anggota Satuan Intelkam Polresta Samarinda itu juga menjadi perhatian Indonesian Police Watch (IPW). IPW bahkan mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membentuk Tim Khusus kasus setoran uang tambang ilegal kepada oknum petinggi Polri.