SuaraKaltim.id - Di Oktober kemarin, inflasi Bumi Mulawarman tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Untuk Indeks Harga Konsumen (IHK), tercatat inflasi sebesar 0,17% (month-to-month/mtm).
Pada bulan sebelumnya, inflasi di Kaltim sebesar 0,85% (mtm). Hal itu disampaian Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (Kanwil BI) Kaltim Ricky Perdana Gozali dalam rilisnya.
Ia mengatakan, capaian tersebut membuat inflasi tahunan Kaltim di Oktober ada 5,83% (year-on-year/YoY). Angka itu katanya lebih tinggi jika dibandingkan capaian nasional yang berada di 5,71% (YoY).
Berdasarkan kelompok pengeluarannya, inflasi pada bulan ini utamanya bersumber dari peningkatan harga pada kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran. Serta, kelompok transportasi.
Sementara itu, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau.
“Inflasi pada kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sejalan dengan peningkatan keyakinan konsumen,” katanya, melansir rilis yang diperoleh dari aplikasi pesan instan, Kamis (10/11/2022).
Lalu, dari hasil Survei Konsumen BI Kaltim, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) periode Oktober kemarin meningkat. Yakni menjadi 133,67 dari 119,58 pada bulan sebelumnya.
Adapun IKK terbentuk dari keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi konsumen ke depannya.
Lebih lanjut, hal ini mengindikasikan peningkatan daya beli warga Kaltim. Maka, peningkatan konsumsi masyarakat yang tercermin dari inflasi kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 1,77% (mtm).
Baca Juga: Sejarah Badai Resesi yang Pernah Menimpa Indonesia, Paling Parah Pulihnya Butuh 10 Tahun
“Sementara pada kelompok transportasi, adanya penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan penyebab utama inflasi kelompok transportasi. Komoditas utama yang mendorong inflasi transportasi adalah bensin dan angkutan antar kota. Namun demikian, capaian inflasi transportasi yang sebesar 0,63% (mtm) tercatat lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya,” jelasnya.
Ia menuturkan, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh terkendalinya harga komoditas pangan. Kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami deflasi sebesar 0,45% (mtm).
Penurunan harga utamanya terjadi pada komoditas bawang merah, cabai merah, telur ayam ras, minyak goreng dan cabai rawit.
“Deflasi pada kelompok pangan tersebut didorong masif dan intenfisnya program pengendalian inflasi pangan. Yang dilaksanakan oleh seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” ujarnya.
Berkenaan dengan hal ini, TPID se-Kalimantan Timur terus berupaya melakukan optimalisasi program pengendalian inflasi. Untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditas pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Selain itu, TPID tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota juga telah melakukan Gelar Pangan Murah. Sebagai tindak lanjut dari Kerjasama Antar Daerah (KAD), telah dilakukan berbagai tindak lanjut realisasi antara Kalimantan Timur dengan Nusa Tenggara Timur (NTT). Serta, tindak lanjut KAD Kota Samarinda dengan Jakarta dan Pinrang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Perkuat Ekosistem Digital, BRI Hadirkan Fitur Tebus Gadai di BRImo
-
Polemik Iuran BPJS Memanas, Wali Kota Samarinda Tantang Tim Ahli Gubernur Kaltim
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi