SuaraKaltim.id - Aparatur Sipil Negara (ASN) dijanjikan hidup yang lebih baik jika mau pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Farida Dewi Maharani mengakui hal itu jadi salah satu alasan dirinya mau pindah ke IKN.
Hal itu disampaikan olehnya belum lama ini. Dia mengaku bersedia pindah ke Nusantara dengan tujuan hidup yang lebih baik.
"Saya bersedia pindah ke Nusantara untuk menuju hal yang lebih baik, hidup di lingkungan yang jauh lebih layak minimal tidak macet, hunian asri dan modern, serta udara lebih sehat," kata wanita yang akrab disapa Dewi itu disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Minggu (26/03/2023).
Menurutnya, IKN bisa menjadi kota yang lebih layak huni. Baik dari aspek tata kelola yang lebih hijau dan rapi, aspek pemanfaatan teknologi untuk semua sarana dan prasarana, aspek transportasi publik, dan layanan publik yang lebih manusiawi.
Sehingga, pemindahan IKN dapat jadi salah satu solusi mengurai kemacetan Jakarta, mengatasi kepadatan penduduk di Jakarta, serta pemerataan ekonomi sehingga tidak hanya terpusat di Jawa.
Untuk diketahui, berdasarkan data BPS di 2020 sampai 2022, jumlah penduduk Jakarta berada di kisaran 10 juta orang, Jawa Barat (Jabart) 48 juta orang, Jawa Timur (Jatim) 40 juta orang, Jawa Tengah (Jateng) 36 juta orang, dan Banten 11 juta orang.
Namun, banyak orang dari Jabar seperti Depok, Bogor, Bekasi, dan Banten khususnya Tangerang, yang setiap hari beraktivitas menuju Jakarta.
Dengan adanya ibu kota baru, maka sekitar 970 ribu ASN pusat (menurut data BKN per Juni 2022, belum termasuk anggota keluarga) akan pindah ke IKN sehingga akan mengurangi kepadatan Jakarta.
”Apalagi ASN dipilih untuk diprioritaskan dipindah awal, ini tentu keistimewaan tersendiri, dengan catatan ada kejelasan proses pemindahan,” kata Dewi.
Baca Juga: Selama Ramadan, ASN di Karawang Masuk Lebih Siang
Dia berharap, IKN menerapkan konsep green economy serta menjadi kawasan pusat pemerintahan yang modern dan efisien dengan infrastruktur yang memadai dan sistem pemerintahan yang lebih baik.
Di sisi lain, Dewi mengakui perpindahan ibu kota tidak bisa dianggap sebagai solusi tunggal untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi Indonesia.
"Banyak tantangan lain seperti ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan masalah lingkungan. Perpindahan ibu kota harus diikuti upaya-upaya konkret untuk memperbaiki keadaan secara keseluruhan," katanya.
Senada dengan Dewi, Kepala Bagian Tata Usaha pada Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN dari Badan Kepegawaian Negara mengatakan bahwa dirinya sangat setuju dengan perpindahan ibu kota karena dapat mengurangi kemacetan di DKI Jakarta dan memperlancar perekonomian.
Menurutnya, antusiasme ASN untuk pindah ke IKN dapat diukur dari seberapa siap tempat baru tersebut, minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
"Tentu ASN banyak berharap agar kebutuhan dasar hidup terpenuhi, dan buat keluarga, tentu juga berharap untuk mendapatkan tempat hidup yang layak bagi keluarga mereka," kata Dewi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
CEK FAKTA: Bukan Teguran Megawati, Video Purbaya yang Viral Itu Hasil Editan
-
CEK FAKTA: Waspada! Akun pln-__id Gunakan Nama Presiden Prabowo untuk Menipu Pengguna
-
BK DPRD Kaltim Panggil Anggota Dewan AG, Diduga Langgar Etika di Media Sosial
-
PPU Pacu Akses Air Bersih di Sekitar IKN Lewat Skema Pamsimas Desa
-
Oknum Terduga Pelaku SPK Fiktif di Bontang Ternyata Sudah Dipecat Sejak Mei